Berita

Sufmi Dasco Ahmad

Politik

Perjuangkan PT Nol Persen, Gerindra Terus Lobi PKB Dan PAN

RABU, 19 JULI 2017 | 21:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Gerindra akan terus memperjuangkan agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden di Revisi Undang-Undang Pemilu dihapus.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya ingin PT dihapus bukan karena khawatir tak bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2019. Gerindra juga memikirkan partai lain, khususnya partai baru.

"Karena kan namanya demokrasi, kita bukan hanya soal Partai Gerindra, tapi partai yang baru bagaimana, kasih kesempatanlah, kenapa enggak dibuka semua. Kita sebenarnya optimis bisa melampaui ambang batas (20 persen) tapi kita enggak pikir Gerindra," katanya lewat keterangan pers (Rabu, 19/7).


Gerindra sendiri sudah bertemu sejumlah petinggi partai politik untuk melakukan lobi. Termasuk dengan PKB dan PAN yang ada di koalisi pemerintah, tapi tak memilih opsi 20-25 persen.

Gerindra juga sudah bertemu Demokrat dan PKS yang ingin presidential threshold dihapus.

"Sebenarnya sudah ada titik temu, tapi kemudian pemerintah berkeras 20 persen, Hanura berubah lagi. Kita lagi bangun komunikasi secara berkala, adakan diskusi dengan PAN dan PKB juga, mudah-mudahan tanggal 20 nanti sudah ada kesepakatan sehingga menang voting," jelas Ketua MKD DPR RI ini.

"Bukan merayu (PKB dan PAN), namanya saling menjajaki, kita lebih memikirkan kepentingan demokrasi, tapi Insya Allah bisa dicapai," tutupnya.

Seperti diketahui, fraksi partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP mendukung opsi presidential threshold 20-25 persen. Tapi koalisi ini tak solid, PAN dan PKB memilih nol persen. Sementara oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS memilih opsi nol persen.

Saat ini seluruh fraksi tengah melakukan lobi. Penentuan apakah RUU Pemilu akan diputuskan lewat musyawarah mufakat atau voting, akan dilakukan dalam Rapat Paripurna besok (Kamis, 20/7). [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya