Berita

Sufmi Dasco Ahmad

Politik

Perjuangkan PT Nol Persen, Gerindra Terus Lobi PKB Dan PAN

RABU, 19 JULI 2017 | 21:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Gerindra akan terus memperjuangkan agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden di Revisi Undang-Undang Pemilu dihapus.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya ingin PT dihapus bukan karena khawatir tak bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2019. Gerindra juga memikirkan partai lain, khususnya partai baru.

"Karena kan namanya demokrasi, kita bukan hanya soal Partai Gerindra, tapi partai yang baru bagaimana, kasih kesempatanlah, kenapa enggak dibuka semua. Kita sebenarnya optimis bisa melampaui ambang batas (20 persen) tapi kita enggak pikir Gerindra," katanya lewat keterangan pers (Rabu, 19/7).


Gerindra sendiri sudah bertemu sejumlah petinggi partai politik untuk melakukan lobi. Termasuk dengan PKB dan PAN yang ada di koalisi pemerintah, tapi tak memilih opsi 20-25 persen.

Gerindra juga sudah bertemu Demokrat dan PKS yang ingin presidential threshold dihapus.

"Sebenarnya sudah ada titik temu, tapi kemudian pemerintah berkeras 20 persen, Hanura berubah lagi. Kita lagi bangun komunikasi secara berkala, adakan diskusi dengan PAN dan PKB juga, mudah-mudahan tanggal 20 nanti sudah ada kesepakatan sehingga menang voting," jelas Ketua MKD DPR RI ini.

"Bukan merayu (PKB dan PAN), namanya saling menjajaki, kita lebih memikirkan kepentingan demokrasi, tapi Insya Allah bisa dicapai," tutupnya.

Seperti diketahui, fraksi partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP mendukung opsi presidential threshold 20-25 persen. Tapi koalisi ini tak solid, PAN dan PKB memilih nol persen. Sementara oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS memilih opsi nol persen.

Saat ini seluruh fraksi tengah melakukan lobi. Penentuan apakah RUU Pemilu akan diputuskan lewat musyawarah mufakat atau voting, akan dilakukan dalam Rapat Paripurna besok (Kamis, 20/7). [zul]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya