Berita

Sufmi Dasco Ahmad

Politik

Perjuangkan PT Nol Persen, Gerindra Terus Lobi PKB Dan PAN

RABU, 19 JULI 2017 | 21:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Gerindra akan terus memperjuangkan agar presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden di Revisi Undang-Undang Pemilu dihapus.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya ingin PT dihapus bukan karena khawatir tak bisa mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2019. Gerindra juga memikirkan partai lain, khususnya partai baru.

"Karena kan namanya demokrasi, kita bukan hanya soal Partai Gerindra, tapi partai yang baru bagaimana, kasih kesempatanlah, kenapa enggak dibuka semua. Kita sebenarnya optimis bisa melampaui ambang batas (20 persen) tapi kita enggak pikir Gerindra," katanya lewat keterangan pers (Rabu, 19/7).


Gerindra sendiri sudah bertemu sejumlah petinggi partai politik untuk melakukan lobi. Termasuk dengan PKB dan PAN yang ada di koalisi pemerintah, tapi tak memilih opsi 20-25 persen.

Gerindra juga sudah bertemu Demokrat dan PKS yang ingin presidential threshold dihapus.

"Sebenarnya sudah ada titik temu, tapi kemudian pemerintah berkeras 20 persen, Hanura berubah lagi. Kita lagi bangun komunikasi secara berkala, adakan diskusi dengan PAN dan PKB juga, mudah-mudahan tanggal 20 nanti sudah ada kesepakatan sehingga menang voting," jelas Ketua MKD DPR RI ini.

"Bukan merayu (PKB dan PAN), namanya saling menjajaki, kita lebih memikirkan kepentingan demokrasi, tapi Insya Allah bisa dicapai," tutupnya.

Seperti diketahui, fraksi partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Hanura, NasDem dan PPP mendukung opsi presidential threshold 20-25 persen. Tapi koalisi ini tak solid, PAN dan PKB memilih nol persen. Sementara oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS memilih opsi nol persen.

Saat ini seluruh fraksi tengah melakukan lobi. Penentuan apakah RUU Pemilu akan diputuskan lewat musyawarah mufakat atau voting, akan dilakukan dalam Rapat Paripurna besok (Kamis, 20/7). [zul]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya