Berita

HKL/Net

Politik

HKL: Cuma Di Era Jokowi-JK Tak Ada Perwakilan Sulut Jadi Menteri

RABU, 19 JULI 2017 | 20:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sejak awal pembentukan Pemerintahan RI, baru pada kabinet Jokowi-JK ini tidak ada keterwakilan dari Sulawesi Utara. Karena itu Presiden Jokowi diharapkan mengangkat salah satu putra Sulut sebagai menteri.

Harapan tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sulut, Hendrik Kawilarang Luntungan, seiring kian kencangnya isu Presiden akan kembali merombak kabinet.

Dia membeberkan sejarah mencatat, pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno sebagai Presiden RI, banyak putra Sulut yang menjadi menteri, salah satunya ada A A Maramis yang pernah menjadi Menteri Keuangan RI dan Menteri Luar Negeri.


Selain A A Maramis, putra Sulut yang juga pernah menjabat sebagai Menteri, diantaranya, Arnold Mononutu Menteri Penerangan, Elvianus Katoppo, Frits Laoh, Herling Laoh, W.J Rumambi Menteri Penerangan era Bung Karno, Theo. L. Sambuaga menteri tenaga kerja era Presiden Suharto dan BJ Habibie, Theo Toemion kepala BKPM era Presiden Megawati hingga yang terakhir, E. E Mangindaan yang pernah menjadi Menteri Perhubungan di era kepemimpinan, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Baru kabinet Jokowi-JK ini lah tidak ada keterwakilan dari Sulut," ujar HKL, sapaan akrabnya, lewat pesan singkat (Rabu, 19/7).

Menurutnya, keterwakilan daerah sangat penting untuk memperkuat hubungan antara pusat dengan daerah dan untuk menjalin komunikasi antar daerah. Figur dari daerah yang akan ditunjuk menjadi menteri menurut HKL tentunya harus memiliki prestasi, integritas dan kapabilitas.

"Kalau ada tokoh daerah yang mampu, kenapa tidak, tentu tokoh tersebut yang memiliki kualitas dan memenuhi syarat," jelasnya lewat pesan singkat Rabu (19/7).

Dia menilai tidak sulit didapat karena banyak kepala daerah yang kapabel untuk menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi.

"Seperti Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang juga merupakan Bendahara Umum PDIP, dan juga Wagub Sulut, Steven O E  Kandouw yang merupakan sosok politisi muda yang pantas kita usulkan ke Jokowi," jelas HKL.

Keduanya dikenal sangat merakyat, punya segudang pengalaman dan lebih tahu problem dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di pelosok yang jauh dari
perkotaan. Olly Dondokambey juga dikenal merupakan pemimpin yang memahami strategi pembangunan, piawai serta memiliki jaringan yang luas.

"Meski tidak menjadi keharusan, namun aspek keterwakilan daerah dalam realitas politik kerap menjadi pertimbangan karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman etnis dan budaya," pungkas HKL.[zul]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya