Berita

HKL/Net

Politik

HKL: Cuma Di Era Jokowi-JK Tak Ada Perwakilan Sulut Jadi Menteri

RABU, 19 JULI 2017 | 20:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sejak awal pembentukan Pemerintahan RI, baru pada kabinet Jokowi-JK ini tidak ada keterwakilan dari Sulawesi Utara. Karena itu Presiden Jokowi diharapkan mengangkat salah satu putra Sulut sebagai menteri.

Harapan tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sulut, Hendrik Kawilarang Luntungan, seiring kian kencangnya isu Presiden akan kembali merombak kabinet.

Dia membeberkan sejarah mencatat, pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno sebagai Presiden RI, banyak putra Sulut yang menjadi menteri, salah satunya ada A A Maramis yang pernah menjadi Menteri Keuangan RI dan Menteri Luar Negeri.


Selain A A Maramis, putra Sulut yang juga pernah menjabat sebagai Menteri, diantaranya, Arnold Mononutu Menteri Penerangan, Elvianus Katoppo, Frits Laoh, Herling Laoh, W.J Rumambi Menteri Penerangan era Bung Karno, Theo. L. Sambuaga menteri tenaga kerja era Presiden Suharto dan BJ Habibie, Theo Toemion kepala BKPM era Presiden Megawati hingga yang terakhir, E. E Mangindaan yang pernah menjadi Menteri Perhubungan di era kepemimpinan, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Baru kabinet Jokowi-JK ini lah tidak ada keterwakilan dari Sulut," ujar HKL, sapaan akrabnya, lewat pesan singkat (Rabu, 19/7).

Menurutnya, keterwakilan daerah sangat penting untuk memperkuat hubungan antara pusat dengan daerah dan untuk menjalin komunikasi antar daerah. Figur dari daerah yang akan ditunjuk menjadi menteri menurut HKL tentunya harus memiliki prestasi, integritas dan kapabilitas.

"Kalau ada tokoh daerah yang mampu, kenapa tidak, tentu tokoh tersebut yang memiliki kualitas dan memenuhi syarat," jelasnya lewat pesan singkat Rabu (19/7).

Dia menilai tidak sulit didapat karena banyak kepala daerah yang kapabel untuk menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi.

"Seperti Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang juga merupakan Bendahara Umum PDIP, dan juga Wagub Sulut, Steven O E  Kandouw yang merupakan sosok politisi muda yang pantas kita usulkan ke Jokowi," jelas HKL.

Keduanya dikenal sangat merakyat, punya segudang pengalaman dan lebih tahu problem dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di pelosok yang jauh dari
perkotaan. Olly Dondokambey juga dikenal merupakan pemimpin yang memahami strategi pembangunan, piawai serta memiliki jaringan yang luas.

"Meski tidak menjadi keharusan, namun aspek keterwakilan daerah dalam realitas politik kerap menjadi pertimbangan karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman etnis dan budaya," pungkas HKL.[zul]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya