Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia Harus Dihormati, Cina Tidak Berhak Intervensi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Pemerintah China untuk menghormati kedaulatan wilayah laut Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya Indonesia berhak untuk menamai wilayah lautnya sendiri.

"Kami meminta pemerintah China untuk menghormati kedaulatan wilayah laut Indonesia. Saya yakin pemerintah Indonesia tidak melakukan pelanggaran dalam melakukan perubahan nama tersebut, karena telah sesuai dengan hukum internasional,” kata Meutya melalui keterangan tertulis kepada redaksi, Senin (17/7).

Menurut mantan wartawan ini, protes China terhadap penamaan Laut Natuna Utara tidaklah beralasan. Meutya mengatajan protes yang sama pernah dilayangkan China kepada Filipina, ketika Filipina mengganti nama Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat. Namun Mahkamah Internasional saat itu pada akhirnya memutuskan jika China tidak berwenang mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.

"Hal yang sama terjadi pada penamaan Laut Natuna Utara oleh Indonesia. China tidak berhak mengintervensi pemerintah Indonesia," tambah Meutya.

Menurut Meutya protes ini bermula sejak wilayah 9-line dash yang diklaim oleh China beberapa waktu lalu. Perkembangan terakhir menunjukkan jika Indonesia tidak menyetujui klaim China tersebut.

"Saya harap pemerintah Indonesia bersama negara-negara ASEAN bersatu dan mengedepankan pendekatan dialog untuk menyelesaikan permasalahan batas laut di Laut China Selatan,” kata Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui, di Jakarta, Jumat (14/7). Indonesia mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Perubahan nama itu mengundang protes dari Cina. Dikutip CGTN, jaringan televisi China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal. Ia mengatakan penggantian nama tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Geng Shuang mengatakan agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.[san]