Berita

Ilustrasi/BBC

Dunia

Kamboja Stop Ekspor Pasir Secara Permanen, Singapura Was-was

KAMIS, 13 JULI 2017 | 20:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Kamboja secara permanen melarang ekspor pasir mulai pekan ini.

Juru bicara Kementerian Tambang dan Energi Kamboja Meng Sakheata mengatakan bahwa langkah tersebut diambil dengan alasan mempertimbangkan lingkungan.

"Kekhawatiran mereka benar bahwa risikonya sangat besar, jadi kementerian memutuskan untuk melarang ekspor pasir dan pengerukan pasir skala besar," jelasnya seperti dimuat BBC.


Langkah ini membuat was-was Singapura. Pasalnya, Singapura telah menggunakan pasir dari Kamboja selama bertahun-tahun.

Pasir tersebut digunakan sebagai bagian dari reklamasi lahan di Singapura.

Diketahui bahwa Singapura telah memperluas wilayahnya lebih dari 20 persen sejak merdeka pada tahun 1965, dan menganggap reklamasi merupakan strategi utama untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi.

Pasir sangat penting untuk reklamasi, namun pada proyek-proyek baru-baru ini Singapura telah mulai bereksperimen dengan teknik yang membutuhkan sedikit pasir.

Proyek reklamasi negara dibangun oleh kontraktor swasta, yang harus mematuhi peraturan impor pasir yang mencakup tindakan perlindungan lingkungan.

Menurut data PBB, Singapura telah mengimpor lebih dari 72 juta ton pasir dari Kamboja sejak 2007.

Angka itu bertentangan dengan jumlah pemerintah Kamboja, yang mengatakan bahwa Singapura mengimpor hanya 16 juta ton pada periode tersebut. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya