Berita

Basuki Hadimuljono/Net

Wawancara

WAWANCARA

Basuki Hadimuljono: Ibu Kota Pindah Ke Palangkaraya Masih Belum Final, Masih Ada Dua Opsi Lain

KAMIS, 13 JULI 2017 | 10:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota. Selain Palangkaraya, Kalimantan Tengah muncul dua kandidat baru daerah yang juga dilirik dalam pembahasan pemindahan ibu kota yakni; Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berikut penu­turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang masuk dalam tim pembahasan peminda­han ibu kota;

Sejauh ini apa saja yang sudah dibahas dalam rapat-rapat pemindahan ibu kota?
Kami membahas perencanaan tata kota di calon ibu kota yang baru (urban planning). Saat ini kami lagi studi literaturnya. Kami lagi pelajari negara-negara yang sudah penah memindahkan ibu kotanya. Kami studi literatur Washington DC, Astana, kayak apa Canberra, kayak apa Brasilia.

Apakah sudah mulai meren­canakan desainnya?

Apakah sudah mulai meren­canakan desainnya?
Urban planning-nya be­lum sampai ke desain. Kami menunggu keputusan final dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), sebe­lum melakukan tahap selanjut­nya. Kalau jadi pindah. Baru kita detail desainkan urban planning-nya.

Targetnya kan 2018 proses pembahasan pemindahan ibu kotanya kan baru selesai. Apakah masih cukup wak­tunya bagi Presiden Jokowi untuk merealisasikan itu se­mua sementara 2019 sudah pilpres lagi?
Kalau memang sudah diputus­kan yes pindah, ya bisa langsung mulai lebih maju lagi. Kami akan detail desainkan. Ini kan bisa sambil menunggu hasil ka­jian. Jadi bisa bersamaan.

Jika pemindahan ibu kota benar-benar direalisasikan, kantor-kantor kementerian dan lembaga kan harus dire­lokasi ke sana. Bagaimana nasib PNS yang selama ini berkantor di Jakarta?
Soal itu masih kami kaji lagi. Dalam kajian yang sudah dilaku­kan, Bappenas sudah membuat daftar, lembaga dan kementerian apa saja yang dipindahkan dan kedutaan apa saja yang akan pin­dah. Baru di-list, tetapi kan belum diputuskan, baru kayak laporan-laporan pendahuluan saja. Yang pasti tidak semuanya dipindah.

Instansi apa saja yang masuk daftar untuk dipindahkan?
Saya belum bisa ungkapkan. Semua kementerian sudah di-list, tapi kalau misalnya Jakarta menjadi kota perdagangan, apakah BI (Bank Indonesia) harus pindah? Apakah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus pindah? Jadi itu belum diputuskan, tapi masih terus dikaji.

Sementara ini berapa perkiraan anggaran yang diper­lukan untuk merealisasikan pemindahan ibu kota?
Itu masih dihitung. Masih terlalu dinilah kalau semua dis­ampaikan.

Untuk wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru ba­gaimana?

Saat ini sudah tiga lokasi yang mengerucut untuk diputuskan. Semua kandidat daerah calon pusat negara semuanya berada di Pulau Kalimantan, seperti yang saya bilang kemarin ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Itu opsinya.

Lho Palangkaraya berarti bukan satu-satunya kandidat daerah yang bakal dijadikan ibu kota dong?
Soal Kota Palangkaraya yang digadang-gadang dari tiga loka­si, keputusannya belum final dan masih dalam tahapan pem­bahasan lebih jauh. Tapi perlu dijelaskan di sini, wilayah yang ramai dibicarakan itu sebetulnya bukan di pusat kota Palangkaraya lho ya. Lokasinya ada di dekat­nya, tapi bukan di pusatnya.

Munculnya wacana peminda­han ibu kota di Palangkaraya telah membuat harga tanah di sana menjadi mahal dan ban­yak makelar tanah gentayangan di sana. Tanggapan Anda?
Untuk menghindari mafia tanah, pemerintah berencana memanfaatkan tanah negara di lokasi yang dipeta­kan. Pemerintah pusat mela­lui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPNtelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai penyediaan tanah.

Sekarang tanahnya masih ka­wasan hutan. Kami kan pengen konsep garden city atau forestry city, makanya nanti akan dide­sain dengan baik. ***

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya