Berita

Basuki Hadimuljono/Net

Wawancara

WAWANCARA

Basuki Hadimuljono: Ibu Kota Pindah Ke Palangkaraya Masih Belum Final, Masih Ada Dua Opsi Lain

KAMIS, 13 JULI 2017 | 10:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota. Selain Palangkaraya, Kalimantan Tengah muncul dua kandidat baru daerah yang juga dilirik dalam pembahasan pemindahan ibu kota yakni; Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berikut penu­turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang masuk dalam tim pembahasan peminda­han ibu kota;

Sejauh ini apa saja yang sudah dibahas dalam rapat-rapat pemindahan ibu kota?
Kami membahas perencanaan tata kota di calon ibu kota yang baru (urban planning). Saat ini kami lagi studi literaturnya. Kami lagi pelajari negara-negara yang sudah penah memindahkan ibu kotanya. Kami studi literatur Washington DC, Astana, kayak apa Canberra, kayak apa Brasilia.

Apakah sudah mulai meren­canakan desainnya?

Apakah sudah mulai meren­canakan desainnya?
Urban planning-nya be­lum sampai ke desain. Kami menunggu keputusan final dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), sebe­lum melakukan tahap selanjut­nya. Kalau jadi pindah. Baru kita detail desainkan urban planning-nya.

Targetnya kan 2018 proses pembahasan pemindahan ibu kotanya kan baru selesai. Apakah masih cukup wak­tunya bagi Presiden Jokowi untuk merealisasikan itu se­mua sementara 2019 sudah pilpres lagi?
Kalau memang sudah diputus­kan yes pindah, ya bisa langsung mulai lebih maju lagi. Kami akan detail desainkan. Ini kan bisa sambil menunggu hasil ka­jian. Jadi bisa bersamaan.

Jika pemindahan ibu kota benar-benar direalisasikan, kantor-kantor kementerian dan lembaga kan harus dire­lokasi ke sana. Bagaimana nasib PNS yang selama ini berkantor di Jakarta?
Soal itu masih kami kaji lagi. Dalam kajian yang sudah dilaku­kan, Bappenas sudah membuat daftar, lembaga dan kementerian apa saja yang dipindahkan dan kedutaan apa saja yang akan pin­dah. Baru di-list, tetapi kan belum diputuskan, baru kayak laporan-laporan pendahuluan saja. Yang pasti tidak semuanya dipindah.

Instansi apa saja yang masuk daftar untuk dipindahkan?
Saya belum bisa ungkapkan. Semua kementerian sudah di-list, tapi kalau misalnya Jakarta menjadi kota perdagangan, apakah BI (Bank Indonesia) harus pindah? Apakah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus pindah? Jadi itu belum diputuskan, tapi masih terus dikaji.

Sementara ini berapa perkiraan anggaran yang diper­lukan untuk merealisasikan pemindahan ibu kota?
Itu masih dihitung. Masih terlalu dinilah kalau semua dis­ampaikan.

Untuk wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru ba­gaimana?

Saat ini sudah tiga lokasi yang mengerucut untuk diputuskan. Semua kandidat daerah calon pusat negara semuanya berada di Pulau Kalimantan, seperti yang saya bilang kemarin ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Itu opsinya.

Lho Palangkaraya berarti bukan satu-satunya kandidat daerah yang bakal dijadikan ibu kota dong?
Soal Kota Palangkaraya yang digadang-gadang dari tiga loka­si, keputusannya belum final dan masih dalam tahapan pem­bahasan lebih jauh. Tapi perlu dijelaskan di sini, wilayah yang ramai dibicarakan itu sebetulnya bukan di pusat kota Palangkaraya lho ya. Lokasinya ada di dekat­nya, tapi bukan di pusatnya.

Munculnya wacana peminda­han ibu kota di Palangkaraya telah membuat harga tanah di sana menjadi mahal dan ban­yak makelar tanah gentayangan di sana. Tanggapan Anda?
Untuk menghindari mafia tanah, pemerintah berencana memanfaatkan tanah negara di lokasi yang dipeta­kan. Pemerintah pusat mela­lui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPNtelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mengenai penyediaan tanah.

Sekarang tanahnya masih ka­wasan hutan. Kami kan pengen konsep garden city atau forestry city, makanya nanti akan dide­sain dengan baik. ***

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Dede Indra: Polri Serius Perangi Narkoba!

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:26

Grup Salim Guyur Rp2,25 Triliun untuk Buyback Saham, Ini Efeknya bagi LSIP, INDF, dan ICBP

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 14:13

Fokus Penuhi Kebutuhan Domestik, RI Mulai Rem Ekspor Gas ke Singapura

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:35

98 Resolution Network Soroti Tata Kelola SDA dan Ekonomi Kerakyatan di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13:07

TRUK dan PNSE Rajai Daftar Saham Top Gainers Sepekan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:46

Harga iPhone Duo di Indonesia, Mulai Rp 45 Juta hingga Rp 75 Juta

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:30

Tanpa Suara, BYD Atto 1 Seruduk Mobil dan Lindas Pengemudi Ojol

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:26

5 Gunung di Pulau Jawa Dilanda Karhutla Pekan Ini

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:23

Cara Cek Sebaran Asap Karhutla lewat Website BMKG dan NASA

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12:02

Mengenal Virus Shamonda yang Ditemukan pada Pasien Meninggal di Prancis

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 11:59

Selengkapnya