Berita

Ilustrasi/net

Politik

Kornas: Tidak Ada Alasan Menolak Pemindahan Ibu Kota

JUMAT, 07 JULI 2017 | 13:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara sudah tepat karena Jakarta sudah terlalu padat dan minim lahan kosong.

"Kami rasa pemindahan ibu kota adalah hal yang tepat. Tidak ada alasan untuk menolak, sebab Jakarta sudah terlalu padat, apalagi bicara penduduk di Pulau Jawa hampir 150 juta jiwa" ujar Ketua Departemen Advokasi dan Hukum Komite Rakyat Nasional (Kornas), Moh. Jumri, dalam siaran persnya (Jumat, 7/7).

Lagipula, lanjut dia, bukan hanya Presiden Jokowi yang memiliki rencana tersebut jika melihat sejarah kepresidenan. Presiden pertama, Soekarno, juga sudah berencana memindahkan ibu kota. Begitu juga di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


Dari sisi ekonomi dan pembangunan, pemindahan ibu kota negara akan menjadi salah satu jalan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi adalah hal yang wajib hukumnya untuk dilakukan.

Jumri menambahkan, secara geografis Pulau Kalimantan cocok sebagai ibu kota, khususnya Kalimantan Tengah. Warga dari Sumatera, Sulawesi dan wilayah timur tidak terlalu jauh untuk menjangkau ibu kota negara bila pemindahan diarahkan ke Pulau Kalimantan.

"Alasan apapun tidak dapat diterima bila ada yang menolak. Jika ada menolak, berarti orang tersebut tidak menginginkan pemerataan ekonomi dan pembangunan, singkatnya tidak memahami esensi Pancasila," tutupnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya