Kebijakan Sri Mulyani Berlawanan Dengan Ambisi Jokowi

Ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendongkrak daya beli masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri 1438 H kemarin hanya bertepuk sebelah tangan.

Hal itu adalah akibat dari kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang melakukan pengetatan anggaran di sektor rill.

Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar Simanjuntak melihat ada ketidakseragaman atau inkonsistensi antara keinginan presiden dengan kebijakan Sri Mulyani sebagai pembantunya.

Menurutnya, presiden beberapa kali mengembar-gemborkan pembangunan infrastruktur, namun di sisi lain menteri keuangan justru menekan anggaran.

"Jadi, ada kontradiktif di sisi itu. Jadi beliau memberikan ruang untuk expandable belanja lebih besar dari masyarakat tetapi masyarakat dompetnya tipis," jelas Dahnil saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta (Selasa, 4/7).

Menurutnya, untuk mengatasi daya beli masyarakat yang menurun, kementerian keuangan semestinya tidak terus menahan dana belanja publik untuk program prioritas yang tidak dirasakan oleh masyarakat kecil. Bahkan, jika kebijakan tersebut terus dijalankan tidak menutup kemungkinan akan adalagi perusahaan ritel yang koleps dan investor juga berpikir ulang untuk menanam modal di Indonesia lantaran lemahnya daya beli masyarakat.

"Tetapi justru sekarang yang terjadi adanya daya beli masyarakat yang rendah malah justru yang dilakukan adalah pengetatan anggaran, akhirnya yang terjadi perlambatan ekonomi. Saya kira 2018 perlambatan ekonomi akan lebih berat lagi," beber Dahnil. [wah]