Berita

Politik

Soal RUU Pemilu, Demokrat Setuju Elit Parpol Tak Harus Ketemu Presiden

SELASA, 04 JULI 2017 | 11:51 WIB | LAPORAN:

. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto tidak setuju pembicaraan soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam RUU Pemilu yang tidak kunjung menemui titik temu harus dirembukkan dengan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, untuk membahas presidential threshold, elit partai hanya perlu bertemu dengan menteri terkait selaku perpanjangan tangan presiden.

"Bertemu tak harus juga dengan presiden, bisa saja melalui menterinya. Menteri kan kepanjangan tangan presiden," kata Agus, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).


Hal ini senada dengan pernyataan Menko polhukam, Wiranto yang menilai elit parpol tak perlu memaksa untuk bertemu presiden hanya untuk membahas presidential threshold. Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu, para elit parpol hanya perlu bertemu dirinya, yang kemudian hasil pertemuan akan dikomunikasikan ke presiden.

Dipertegas, apakah para elit parpol hanya perlu ketemu Wiranto, Agus bilang hal itu masih dikoordinasikan. Dia bahkan lebih setuju jika pertemuan dilakukan bukan antara elit parpol dengan pemerintah, melainkan DPR dengan memerintah.

"Masih koordinasi, dan belum diputuskan. Jadi lebih baik pertemuan ide daripada pertemuan fisik. Keinginan pemerintah dan sebagian DPR banyak yang tak sama sehingga apabila di DPR dan pemerintah kan nggak baik. Jadi pertemuan dengan DPR semoga bisa terjadi, nggak harus fisik, tapi pendapat dengan pendapat, bisa saja dengan Menkopolhukam, dan lain-lain. Mekanismenya kalau rapat koordinasi dengan presiden bisa, dengan Menko Polhukam bisa dengan raker," jelasnya.

Lebih lanjut Agus menekankan, Fraksi Partai Demokrat tetap menginginkan untuk meniadakan presidential threshold alias nol persen. Namun ia mengakui partainya bukanlah partai dengan suara mayoritas. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mau berdialog.

"Kami (Demokrat) menempati posisi 10,9 persen sehingga semuanya harus dibicarakan dan sama-sama keinginan Demokrat paling tidak ada yang diakomodir, kita cari titik temu. Barangkali itu jalan yang terbaik," tukas Agus. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya