Inflasi pada Juni 2017, bertepatan Ramadhan dan Lebaran, diklaim lebih terkendali karena upaya pemerintah mempertahankan pasokan bahan pangan. Meski begitu, terdapat fakta yang menunjukkan kelesuan daya beli di tingkat masyarakat.
Hasil penelusuran terhadap data-data lapangan dan media massa menunjukkan penjualan berbagai produk jauh menurun dibandingkan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya.
Keluhan tentang kelesuan transaksi jual-beli pun disampaikan kalangan pengusaha ritel. Kebangkrutan bisnis ritel 7-Eleven adalah berita mengejutkan di tengah perayaan Hari Raya.
Gerai yang biasa disebut Sevel itu kehilangan pasar anak-anak muda. Kalangan remaja dan pemuda kelas menengah bawah memiliki batas kemampuan beli yang merosot, bahkan hanya untuk menikmati kopi. Uang jajan extra yang dulunya bisa Rp 35.000-50.000 di kantong, kini tidak ada lagi.
Bukti penjualan yang menurun di masa jelang Hari Raya juga terlihat di pusat perbelanjaan tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penjualan rata-rata pedagang Tanah Abang diprediksi melorot sampai 30 persen dibanding tahun lalu. Kemerosotan 50-70 persen dikabarkan terjadi merata di Blok A, B dan F.
Rata-rata barang jualan Tanah Abang masih menumpuk di gudang karena tidak terjual. Pembeli dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan kawasan Afrika mulai kabur. Hasil penjualan rata-rata hanya sepertiga dari biasanya. Ada pula yang cuma mampu menjual 10 persen dari seluruh barang.
Dalam beberapa diskusi terbatas, fenomena melemahnya daya beli masyarakat dikaitkan dengan kinerja dan kebijakan Menteri Keuangan era Jokowi-JK yang baru setahun bertugas, Sri Mulyani Indrawati alias SMI. Terutama kebijakan pengetatan anggaran dan pajaknya yang super-konservatif.
Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS), Edy Mulyadi, pernah menyatakan, kebijakan SMI memangkas anggaran adalah bukti nyata ia hanya ingin dicitrakan bagus di mata internasional atau World Bank, IMF, ADB, dan kawan kawan. Dengan memotong anggaran nilai aset di dalam negeri bakal stagnan, bahkan bisa turun. Saat itulah investor getol belanja aset di sini.
Pemotongan anggaran juga memberikan ruang fiskal lebih luas kepada APBN. Kelonggaran ini dimanfaatkan untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri.
Soal pemotongan menyasar dana untuk pembangunan dan subsidi sosial, Edy mengingatkan bahwa di mata kaum neolib, subsidi adalah pendistorsi ekonomi.
"Pertanyaan berikutnya, kenapa harus rakyat yang dijadikan korban? Mengapa yang dipangkas bukan anggaran untuk membayar bunga dan pokok utang? Sampai berapa lama APBN harus menggelontorkan duit sekitar Rp 60 triliun per tahun untuk membayar bunga obligasi Bantuan Likuidtas Bank Indonesia akibat bank-bank dirampok para pemiliknya sendiri?" kata Edy.
Dia menambahkan, kebijakan pengetatan anggaran (austerity policy) yang SMI lakukan senafas dengan kebijakan Bank Dunia di negeri-negeri yang sedang krisis di Eropa Barat. Hasilnya justru memperburuk situasi ekonomi dalam negeri mereka.
[ald]
