Partai Golkar optimistis perbedaan pendapat di Pansus RUU Pemilu terkait sejumlah pasal krusial tidak akan menemui jalan buntu. Ini lantaran partai beringin secara intens melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain untuk menemukan kesepahaman agar RUU Pemilu bisa segera diketok sebelum masa reses, 28 Juli nanti.
"Kami terus komunikasi dan lobi-lobi. Waktu rapat terakhir di Bamus (Badan Musyawarah) DPR disepakati setelah Lebaran fraksi-fraksi kembali bertemu. Kami pun terus komunikasi walau kemarin liburan. Kami tetap bertemu, sambil silaturrahmi, kami tetap ngobrol-ngobrol (soal RUU Pemilu),†kata Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal, Minggu (2/7).
Selama ini, pembahasan RUU Pemilu seperti menemui jalan buntu. Salah satu isu krusial yang membuat pembahasan RUU itu mentok adalah presidential threshold atau ambang batas untuk mencalonkan presiden.
Pemerintah dan fraksi-fraksi pendukungnya ingin presidential threshold tetap di angka 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional. Sebagian fraksi ingin angka itu diturunkan hingga di bawah 10 persen.
Pemerintah dan fraksi-fraksi pendukungnya ingin presidential threshold tetap di angka 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional. Sebagian fraksi ingin angka itu diturunkan hingga di bawah 10 persen.
Sebagian lagi minta presidential threshold ditiadakan dengan alasan Pemilu 2019 digelar serentak.
Gara-gara belum ada kesepakatan tentang ini, RUU Pemilu gagal disahkan pada Rapat Paripurna DPR di Ramadan lalu. Bahkan, Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan jika fraksi-fraksi di DPR tak kunjung satu suara soal presidential threshold itu.
Robert yakin, dengan komunikasi yang dijalin selama ini, segala perbedaan pendapat mengenai angka presidential threshold dapat disatukan.
"Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Ada yang meminta (presidential threshold) naik, tapi ada juga yang meminta turun. Namanya juga komunikasi. Sekarang sudah hampir selesai," ucap politisi asal Papua ini.
Lebih lanjut, Robert menilai bahwa penghilangan presidential threshold bukan hanya membuat repot penyelenggaraan pemilu. Penghilangan itu juga dapat membengkakkan anggaran pemilu. Mulai dari untuk pengawalan, biaya kampanye, sampai penyelenggaraan pemilu yang bisa dilakukan dua putaran.
"Kalau misalnya ada 10 calon, bisa dibayangin berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pengawalan. Capres-cawapres kan harus dikawal sekitar 6 bulan. Makanya, Golkar ingin figur yang berkualitas saja yang dicalonkan, maksudnya supaya bisa dipilih yang terbaik,†tegasnya.
Di tempat terpisah, pengamat politik Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf memprediksi, voting tidak bisa dihindari apabila perdebatan di fraksi-fraksi terkait pasal krusial dalam RUU Pemilu tak menemukan titik temu.
Contohnya, bila pembahasan presidential threshold tetap alot, tidak ada jalan lain kecuali voting. Setelah di-voting nanti, apapun hasilnya, harus diterima semua pihak.
"Hasil voting itu harus diterima. Andaipun nanti hasil itu akan digugat di Mahkamah Konstitusi, itu urusan berikutnya," ujar dia.
[ian]
