PBB Desak Nicholas Maduro Tegakkan Supremasi Hukum

PBB mengkritik pemerintahan Presiden Nicolas Maduro karena telah membatasi kekuasaan jaksa agung dan meminta untuk menegakkan supremasi hukum dan kebebasan berkumpul di Venezuela di tengah tekanan terhadap pemrotes.

"Keputusan Mahkamah Agung Venezuela pada tanggal 28 Juni untuk memulai proses pemindahan terhadap Jaksa Agung, membekukan asetnya dan melarangnya meninggalkan negara sangat mengkhawatirkan, seperti juga kekerasan yang terus berlanjut di negara ini," kata juru bicara hak asasi manusia PBB Rupert Colville Mengatakan pada sebuah briefing Jenewa (Jumat, 29/6).

Kritik terhadap Maduro telah turun ke jalan hampir setiap hari selama tiga bulan untuk memprotes apa yang mereka sebut penciptaan kediktatoran. Protes, yang menyebabkan hampir 80 orang tewas, sering berujung pada bentrokan dengan pasukan keamanan.

Pejabat Partai Sosialis yang berkuasa telah meluncurkan serangkaian serangan terhadap jaksa agung Luisa Ortega, dari tuduhan kegilaan untuk mempromosikan kekerasan.

Kamar Konstitusional Mahkamah Agung telah membatalkan penunjukan Ortega terhadap seorang wakil jaksa agung.

"Sejak bulan Maret, Jaksa Agung telah mengambil langkah penting untuk membela hak asasi manusia, mendokumentasikan kematian selama gelombang demonstrasi, menekankan perlunya proses hukum dan pentingnya pemisahan kekuasaan, dan meminta orang-orang yang telah ditahan secara sewenang-wenang. Segera dibebaskan," kata Colville.

Kantor hak asasi manusia PBB khawatir keputusan Mahkamah Agung berusaha  melepaskan tugas mandat dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Venezuela, dan merongrong independensi kantor.

"Kami mendesak semua kekuatan negara Venezuela untuk menghormati konstitusi dan peraturan undang-undang, dan meminta pemerintah untuk memastikan hak atas kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin," kata Colville seperti dimuat Reuters. [mel]