Berita

Foto/Net

Politik

PPP Kalsel Tolak Tawaran Islah Kubu Romi

JUMAT, 30 JUNI 2017 | 18:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan menolak islah yang ditawarkan kubu Romahurmuziy, jika opsi yang ditawarkan dalam islah itu adalah mengakui kemenangan kubu Romi.

Begitu tegas Ketua DPW PPP Kalimantan Selatan M Sofwat Hadi dalam jumpa pers di di Restoran Hotel Sunrise, Landasan Ulin, Banjar Baru, Jumat (30/6). Menurutnya, Peninjauan Kembali (PK) di MA yang dimenangkan kubu Romi adalah kemenangan semu yang tidak ditunjang dengan kebenaran material.

"PPP adalah partai politik. Untuk itu, landasan hukumnya harus mengacu kepada UU Parpol. PK sendiri dalam UU Parpol tidak diakui. Untuk sengketa PPP, semua pihak harus mengabaikan PK tersebut demi kepastian hukum," ujarnya.


Sementara pernyataan Romi yang menyebut bahwa PK itu mengakhiri dualisme di PPP dinilai Sofwat justru secara implisit mengakui ada Putusan MA 601 dan berlaku sebelum ada PK. Artinya, secara terang benderang penyelenggaraan Muktamar Pondok Gede absurd dan tidak sah karena tidak memiliki landasan hukum sama sekali.

"Ini karena muktamar itu dilakukan pada saat MA telah mengakui keabsahan Muktamar Jakarta. Segala sesuatu yang tidak memiliki landasan hukum maka keberadaannya hanya semu," urainya.

Sementara itu, Sofwat juga menyebut bahwa SK Menkumham diberikan ke Kubu Romi sejatinya hanya sebatas barter dukungan politik. Kata dia, dukungan politik yang tidak ditunjang kebenaran materi setiap saat akan binasa.

"Karena itu tawaran Romi cs untuk Islah kepada DPP PPP Djan Faridz kalau opsinya adalah mengakui kemenangan Romi maka kami harus menolak," tegasnya.

Menurutnya, sengketa partai hingga saat ini belum final. Romi, kata dia, hanya memenangkan PT TUN dan PK yang cacat hukum.

"Sementara DPP PPP Djan Faridz sendiri sudah memenangkan sengketa parpol di Mahkamah Partai dan 7 Lembaga Peradilan mulai PN hingga MA," sambung Sofwat. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya