Jokowi dan Tim 7 GNPF MUI/net
Meski disebut-sebut memuluskan rekonsiliasi, namun penerimaan Presiden Joko Widodo atas kunjungan Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) banyak dikritik pula.
Tim 7 terdiri dari Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).
Kemarin, keinginan mereka bertemu Jokowi akhirnya terkabulkan. Atas bantuan Menteri Agama, Lukman Hakim dan Menko Polhukam, Wiranto, Tim 7 bisa diterima Jokowi pasca tengah hari di Lebaran pertama (Minggu, 25/6).
Di media sosial, banyak pandangan netizen yang menyayangkan terjadinya pertemuan tersebut. Misalnya, dari pemilik akun facebook Nong Darol Mahmada, yang dikenal sebagai aktivis pluralisme.
"Saya terluka membaca pernyataan kelompok yang tadinya teriak-teriak penuh kebencian mengerahkan massa sampai berhasil menyeret salah satu anak bangsa terbaik ke penjara, difasilitasi menag yang memanfaatkan open house". Begitu sebagian postingannya di facebook.
Ia mengingatkan, GNPF MUI tidak diakui oleh MUI sendiri. Pertanyannya mengapa mereka bisa diterima secara istimewa oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka?
"Duka di hari lebaran" tulisnya lagi.
Aktivis dan penulis, Mohammad Guntur Romli, juga mengeluarkan kekesalannya atas pertemuan itu via media twitter (@GunRomli).
"Pertemuan GNPF (yg tdk diakui MUI) dgn Jokowi masing2 pake strategi, GNPF pake "jilat ludah" klu Jokowi (konon) lawan yen dipangku mati," tulis Guntur Romli.
Dia menebak-nebak mana strategi yang paling efektif ke depan. Strategi "jilat ludah" GNPF MUI atau strategi "pangku-pangkuan" versi Jokowi.
"Bachtiar Nasir Wahabi itu kan sedang diperiksa kasus pencucian uang, kok bisa diterima di istana, bawa label silaturahim jg, ini masalahnya," lanjutnya.
Dia juga melihat ada masalah dengan para pembisik Jokowi di Istana.
"Rizieq uda dihindari tokoh2 Islam,GNPF sdah tdk diakui MUI,kok malah dikasi panggung & diterima.".
Kemudian "Jgn memanfaatkan kenaifan, dgn politisasi idul fitri & silaturahim unt terima kawanan yg sedang kena kasus di istana."
"GNPF gak diakui MUI, ketuanya diperiksa kasus pencucian uang, ketua pembinanya kena kasus cabul, mau kompromi dgn siapa? Tegakkan hukum!".
Demikian tadi sebagian uneg-uneg Guntur Romli yang tertangkap dari akun twitter pribadinya.
Pandangan dari sudut lain diutarakan mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI, Djoko Edhi Abdurrahman. Wakil Sekretaris Pemimpin Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama itu mengirimkan tulisan berjudul "FPI Game Over" ke redaksi.
"Bani Islam kalah. Bani Kotak menang. Bactiar Nasir sudah jinak. Apalagi? Puja-puji Nasir pun mengalir kayak air pancuran di Tapian Nauli. Salah satu yang terpuji adalah program ekonomi umat dari Presiden Jokowi yang tiga bulan lalu dideklarasikan di Hotel Sahid Jakarta. Program 86," tulis Djoko.
Ia menyebut, "Bani Islam" sudah menyerah dengan bertamu Istana bertemu Presiden Jokowi.
"Kita sudah pengalaman yang begini di politik Indonesia. Sudah tabiat. Ilmu reman. Bagi sajalah 86 nya. Ormas Islamnya ada 18, dikali Rp 1 triliun, baru Rp 18 triliun. Kecillah itu, kata Anak Medan. Satu taipan, lebih dari cukup untuk covered," tambah Djoko dalam artikel itu.
[ald]
