Wiranto Akan Urus Detail Hasil Pertemuan Jokowi Dengan GNPF MUI

Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka kemarin, Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)  menyampaikan soal kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam hanya kepada ulama Islam.

"Kami juga sampaikan bahwa ada pemahaman di kalangan umat Islam bahwa terjadi ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal. Ini kami sampaikan," kata Ketua GNPF MUI, KH Bachtiar Nasir, dalam siaran pers yang diterima pagi ini.

Dia juga mengungkapkan, pihaknya menyampaikan soal kebuntuan komunikasi kepada presiden. Mereka menilai, selama ini ada pihak yang seakan membatasi komunikasi GNPF MUI dengan kepala negara.

"Ini sudah kami sampaikan. Beliau bilang, seandainya pasca Aksi 411 (aksi bela Islam, 4 November 2016) ada komunikasi langsung, mungkin situasinya tidak seperti ini dan setelah ini Presiden menunjuk Menko Polhukam (Wiranto) untuk memediasi dan berkomunikasi sampai penyelesaian beberapa kasus dan implementasinya," jelas Bachtiar.

Lanjutnya, Jokowi juga berbicara soal program keseimbangan dalam sistem perekonomian yang dikuasai konglomerat. Presiden melakukan perimbangan untuk menguatkan ekonomi umat lewat program 12 juta hektare tanah untuk rakyat.  

Selama ini, kata dia, Presiden mengakui bahwa keberpihakan ke Barat sudah kuat. Karena itu dia melakukan penyeimbangan dengan China, Arab Saudi, Kuwait, dan lain-lain. Bahkan, hubungan dengan Turki pun berlangsung dengan baik.

"Semuanya masih bersifat general. Secara detail nanti akan ditangani oleh Menko Polhukam," jelasnya.

Dalam pertemuan dengan presiden kemarin itu, GNPF MUI juga membahas khusus kasus pidana yang masih berjalan di tempat terhadap para pimpinan Ormas Islam, seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath dan kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. [ald]