Berita

Darmin Nasution dan Sri Mulyani/Net

Politik

Rachmawati: Untuk Ringankan Beban Jokowi, Tim Ekonomi Harus Diganti

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 21:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius dan membenahi tim ekonomi Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Membenahi tim ekonomi dipercaya akan meringankan beban Jokowi.

Sejauh ini, tim ekonomi adalah yang paling jeblok kinerjanya. Tim ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat tidak kompak dan bekerja tanpa arah yang jelas. Tidak heran kalau tim ekonomi tidak memiliki kebijakan yang spektakuler. Darmin Nasution dinilai gagal memainkan peran sebagai penata ekonomi yang handal.  

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak bisa diharapkan untuk menciptakan kemandirian finansial. Sri Mulyani menggunakan kedekatannya dengan berbagai lembaga donor untuk menambah utang luar negeri.


“Tidak ada terobosan, kecuali mengandalkan utang. Terakhir, malah membuat utang baru sebesar Rp 344 triliun untuk pembiayaan APBN semester kedua dan pembayaran pokok dan bunga utang,” ujar tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam pembicaraan dengan redaksi, Jumat sore (23/6).

Rachma yakin, Jokowi juga tidak puas dengan kinerja tim ekonomi yang dimilikinya. Ketidakpuasan Jokowi itu, sambung Rachma, disampaikan dalam berbagai kesempatan dan telah diketahui masyarakat luas.

Selain Darmin dan Sri Mulyani, tokoh lain di tim ekonomi yang harus diganti adalah Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai gagal mengelola BUMN. Target pendapatan dari sektor BUMN tidak tercapai, malahan beberapa BUMN terancam bangkrut karena manajemen yang keliru, yang terjadi di depan hidung Rini Soemarno.

Rini juga dinilai mengangkat banyak pejabat di BUMN tanpa mempertimbangkan kecakapan. Dia juga seperti membagi-bagi jabatan BUMN untuk kelompoknya saja.

Ombudsman RI baru-baru ini memberikan laporan mengenai 541 pengangkatan komisaris yang bermasalah di 144 BUMN. Tidak sedikit dari mereka yang rangkap jabatan.

Rini Soemarno juga dinilai menjadi beban bagi Jokowi karena sampai sekarang masih ditolak oleh DPR RI. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya