Berita

Darmin Nasution dan Sri Mulyani/Net

Politik

Rachmawati: Untuk Ringankan Beban Jokowi, Tim Ekonomi Harus Diganti

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 21:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius dan membenahi tim ekonomi Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Membenahi tim ekonomi dipercaya akan meringankan beban Jokowi.

Sejauh ini, tim ekonomi adalah yang paling jeblok kinerjanya. Tim ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat tidak kompak dan bekerja tanpa arah yang jelas. Tidak heran kalau tim ekonomi tidak memiliki kebijakan yang spektakuler. Darmin Nasution dinilai gagal memainkan peran sebagai penata ekonomi yang handal.  

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak bisa diharapkan untuk menciptakan kemandirian finansial. Sri Mulyani menggunakan kedekatannya dengan berbagai lembaga donor untuk menambah utang luar negeri.


“Tidak ada terobosan, kecuali mengandalkan utang. Terakhir, malah membuat utang baru sebesar Rp 344 triliun untuk pembiayaan APBN semester kedua dan pembayaran pokok dan bunga utang,” ujar tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam pembicaraan dengan redaksi, Jumat sore (23/6).

Rachma yakin, Jokowi juga tidak puas dengan kinerja tim ekonomi yang dimilikinya. Ketidakpuasan Jokowi itu, sambung Rachma, disampaikan dalam berbagai kesempatan dan telah diketahui masyarakat luas.

Selain Darmin dan Sri Mulyani, tokoh lain di tim ekonomi yang harus diganti adalah Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai gagal mengelola BUMN. Target pendapatan dari sektor BUMN tidak tercapai, malahan beberapa BUMN terancam bangkrut karena manajemen yang keliru, yang terjadi di depan hidung Rini Soemarno.

Rini juga dinilai mengangkat banyak pejabat di BUMN tanpa mempertimbangkan kecakapan. Dia juga seperti membagi-bagi jabatan BUMN untuk kelompoknya saja.

Ombudsman RI baru-baru ini memberikan laporan mengenai 541 pengangkatan komisaris yang bermasalah di 144 BUMN. Tidak sedikit dari mereka yang rangkap jabatan.

Rini Soemarno juga dinilai menjadi beban bagi Jokowi karena sampai sekarang masih ditolak oleh DPR RI. [dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

OIKN Siapkan Rangkaian Prosesi Penghormatan dan Pemakaman Troy Pantouw

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:25

Tugu Koperasi Tasikmalaya Direvitalisasi Jadi Cagar Budaya Nasional

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:18

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Gelombang Tinggi di Beberapa Perairan Indonesia

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:11

Lesley Simpson Racik Drama Psikologis Bunga di Tepi Jurang

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:05

Indonesia Harus Terdepan Gerakkan Dunia Internasional Selamatkan Gaza

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:00

SMRC Catat Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun 30 Persen

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:58

Mantri BRI Jangkau Masyarakat Pegunungan Toraja Utara Hadirkan Layanan Perbankan

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:28

Sudaryono Jangan Sesatkan Publik soal Mitos Telur Penyebab Bisul

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:19

KPK Usut Dugaan Suap ke Pejabat Pemkot Bengkulu

Minggu, 26 Juli 2026 | 13:12

Kemenkes Perluas Skrining HIV, Putus Rantai Penularan di Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 12:42

Selengkapnya