Berita

Darmin Nasution dan Sri Mulyani/Net

Politik

Rachmawati: Untuk Ringankan Beban Jokowi, Tim Ekonomi Harus Diganti

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 21:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius dan membenahi tim ekonomi Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Membenahi tim ekonomi dipercaya akan meringankan beban Jokowi.

Sejauh ini, tim ekonomi adalah yang paling jeblok kinerjanya. Tim ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat tidak kompak dan bekerja tanpa arah yang jelas. Tidak heran kalau tim ekonomi tidak memiliki kebijakan yang spektakuler. Darmin Nasution dinilai gagal memainkan peran sebagai penata ekonomi yang handal.  

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak bisa diharapkan untuk menciptakan kemandirian finansial. Sri Mulyani menggunakan kedekatannya dengan berbagai lembaga donor untuk menambah utang luar negeri.


“Tidak ada terobosan, kecuali mengandalkan utang. Terakhir, malah membuat utang baru sebesar Rp 344 triliun untuk pembiayaan APBN semester kedua dan pembayaran pokok dan bunga utang,” ujar tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam pembicaraan dengan redaksi, Jumat sore (23/6).

Rachma yakin, Jokowi juga tidak puas dengan kinerja tim ekonomi yang dimilikinya. Ketidakpuasan Jokowi itu, sambung Rachma, disampaikan dalam berbagai kesempatan dan telah diketahui masyarakat luas.

Selain Darmin dan Sri Mulyani, tokoh lain di tim ekonomi yang harus diganti adalah Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai gagal mengelola BUMN. Target pendapatan dari sektor BUMN tidak tercapai, malahan beberapa BUMN terancam bangkrut karena manajemen yang keliru, yang terjadi di depan hidung Rini Soemarno.

Rini juga dinilai mengangkat banyak pejabat di BUMN tanpa mempertimbangkan kecakapan. Dia juga seperti membagi-bagi jabatan BUMN untuk kelompoknya saja.

Ombudsman RI baru-baru ini memberikan laporan mengenai 541 pengangkatan komisaris yang bermasalah di 144 BUMN. Tidak sedikit dari mereka yang rangkap jabatan.

Rini Soemarno juga dinilai menjadi beban bagi Jokowi karena sampai sekarang masih ditolak oleh DPR RI. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya