Berita

Darmin Nasution dan Sri Mulyani/Net

Politik

Rachmawati: Untuk Ringankan Beban Jokowi, Tim Ekonomi Harus Diganti

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 21:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius dan membenahi tim ekonomi Kabinet Kerja yang dipimpinnya. Membenahi tim ekonomi dipercaya akan meringankan beban Jokowi.

Sejauh ini, tim ekonomi adalah yang paling jeblok kinerjanya. Tim ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution terlihat tidak kompak dan bekerja tanpa arah yang jelas. Tidak heran kalau tim ekonomi tidak memiliki kebijakan yang spektakuler. Darmin Nasution dinilai gagal memainkan peran sebagai penata ekonomi yang handal.  

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak bisa diharapkan untuk menciptakan kemandirian finansial. Sri Mulyani menggunakan kedekatannya dengan berbagai lembaga donor untuk menambah utang luar negeri.


“Tidak ada terobosan, kecuali mengandalkan utang. Terakhir, malah membuat utang baru sebesar Rp 344 triliun untuk pembiayaan APBN semester kedua dan pembayaran pokok dan bunga utang,” ujar tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri dalam pembicaraan dengan redaksi, Jumat sore (23/6).

Rachma yakin, Jokowi juga tidak puas dengan kinerja tim ekonomi yang dimilikinya. Ketidakpuasan Jokowi itu, sambung Rachma, disampaikan dalam berbagai kesempatan dan telah diketahui masyarakat luas.

Selain Darmin dan Sri Mulyani, tokoh lain di tim ekonomi yang harus diganti adalah Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Rini dinilai gagal mengelola BUMN. Target pendapatan dari sektor BUMN tidak tercapai, malahan beberapa BUMN terancam bangkrut karena manajemen yang keliru, yang terjadi di depan hidung Rini Soemarno.

Rini juga dinilai mengangkat banyak pejabat di BUMN tanpa mempertimbangkan kecakapan. Dia juga seperti membagi-bagi jabatan BUMN untuk kelompoknya saja.

Ombudsman RI baru-baru ini memberikan laporan mengenai 541 pengangkatan komisaris yang bermasalah di 144 BUMN. Tidak sedikit dari mereka yang rangkap jabatan.

Rini Soemarno juga dinilai menjadi beban bagi Jokowi karena sampai sekarang masih ditolak oleh DPR RI. [dem]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya