Presiden Jokowi akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) menggantikan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Perpres ini disiapkan sebagai respon atas kritik dan penolakan dari berbagai kalangan yang merasa banyak kekurangan dari Permen 23.
Namun, hingga kini pandangan berbagai pihak terkait terhadap pembatalan Permen ini beragam. Ada yang menyatakan full day school (FDS) akan diperkuat dengan Perpres, tetapi ada juga yang beranggapan tidak jadi diberlakukan.
Komite III DPD yang mengawasi bidang pendidikan berpendapat, secara konseptual, FDS yang digagas salah satunya sebagai penguatan pendidikan karakter (PPK) memang bagus. Namun implementasinya sulit diterapkan karena fakta hasil reses Komite III DPD, kondisi sekolah tidak seluruhnya sama dan terdapat sekolah minim sarana prasarana. Selain itu, sebaran guru tidak merata dan terdapat persoalan pada kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang dapat berdampak pada kesuksesan penerapan FDS.
Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menyebut setidaknya ada tujuh hal yang menjadi tantangan penerapan FDS dalam rangka PPK yaitu perbedaan kondisi geografis daerah dengan berbagai keterbatasannya; keanekaragaman budaya; persebaran guru baik kualitas maupun kuantitas yang tidak merata khususnya di daerah pelosok, kepulauan dan perbatasan;
Selanjutnya masalah kecukupan pembiayaan; keterbatasan sarana prasarana belajar dan infrastruktur khususnya di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); lemahnya sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan; dan terbatasnya pendampingan orang tua dan komite sekolah.
Tantangan-tantangan ini menurut Fahira, harus ada kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif. Sebab jika tidak, kebijakan apapun di bidang pendidikan tidak akan optimal mengubah wajah pendidikan nasional saat ini.
"Tidak boleh lagi terjadi sebuah kebijakan pendidikan yang membuat polemik dan kegaduhan di masyarakat. Artinya, apapun kebijakan atau regulasi di bidang pendidikan harus didahului dengan kajian yang matang dan melewati proses uji publik yang komprehensif," tegas Fahira di Jakarta (Jumat, 23/6).
Jika nanti Pepres pengganti Permen ini benar dikeluarkan, lanjut Fahira, berbagai ketentuan dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tersirat menyampaikan fakta tentang peran pemerintah daerah dalam pendidikan, harus menjadi salah satu parameter yang wajib diperhatikan dalam Perpres.
"Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama. Sisi geografi, finansial maupun dukungan sarana prasarana di daerah juga berbeda sehingga tidak dapat digeneralisasi penerapan FDS tanpa memperhatikan karekteristik wilayah. Nanti dalam perumusannya, Perpres wajib memperhatikan hal ini,†pesan Senator Jakarta ini.
[wid]
