Pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu soal pelibatan unsur TNI dalam melawan terorisme harus didukung semua pihak terutama dalam perumusan RUU Anti Terorisme yang baru.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Geridnra Sufmi Dasco Ahmad melalui siaran pers kepada redaksi, Kamis (22/6).
Selain itu kata Sufmi yang tak kalah penting yang juga harus dilakukan untuk penguatan negara yang melindungi hajat hidup warga negara yaitu pengesahan RUU Kemanan Nasional yang sudah terlalu lama berproses.
"Dua produk UU tersebut harus segera selesai dalam waktu cepat untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa mengancam negara," tegas Sufmi.
Sufmi mengajak semua pihak harus membuang jauh-jauh pola fikir sektoral dalam menyelesaikan masalah bangsa seperti terorisme dan ancaman terhadap keamanan nasional. Penambahan peran TNI kata dia sama sekali bukan untuk menunjukkan bahwa selama ini Polri lemah atau kinerjanya tidak memuaskan.
"Namun tantangan zaman semakin lama memang semakin berat dan hanya dengan kebersamaan kita bisa mengatasinya," tegas Sufmi.
Sufmi menambahkan jika rangkaian bom panci dan bom Kampung Melayu tidak dianggap remeh, apalagi ada indikasi kuat pelakunya terkait dengan negara Islam (ISIS).
"Jelas tujuan ISIS adalah mendirikan negara sendiri, jadi bukan sekedar terror biasa yang hanya bertujuan menimbulkan efek ketakutan. Itu berarti sudah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional," tambah Sufmi.
Indonesia kata dia harus mengambil pelajaran dari kasus Filipina yang awalnya lengah dan tidak menganggap serius teror di kawasan Marwawi hingga keadaan menjadi sangat sulit diatasi karena mereka bertameng pada masyaraakat sipil yang ada disana.
"Perlu digarisbawahi bahwa lokasi Marawi dapat diibaratkan hanya sepelemparan batu dari pulau-pulau di utara Indonesia sehingga bukan tidak mungkin elemen-elemen ISIS tersebut akan mencoba masuk ke Indonesia lewat jalur laut. Saat ini kita sudah harus ekstra waspada," demikian Sufmi.
[san]
