Jimly Sebut Misbakhun Cs Hanya Menggertak Dan Tak Perlu Dipersoalkan

Usulan pembekuan anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2018 yang dilontarkan oleh komisi III DPR RI tidak akan bisa direalisasikan.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di kantor kemenkopolhukam, Kamis (22/6).

"Tidak mungkin terjadi, itu tugas mereka. Tidak bisa mereka menghambat membahas anggaran lembaga negara. Bagaimana mau menghambatnya?" ujar Jimly.

Menurut Jimly, DPR memang memiliki kewenangan untuk tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh sebuah lembaga negara. Namun, jika tidak disetujui, maka lembaga negara tersebut bisa menggunakan anggaran yang sudah disetujui pada tahun sebelumnya.

"Jadi itu cuma sebuah ancaman dan gertakan yang tak perlu dipersoalkan. Yang namanya orang politik itu biasa ancam-mengancam. Kalau dia (DPR) tidak setuju anggaran, bisa saja. Tapi yang berlaku anggaran sebelumnya. Jadi tidak ada masalah," tegas Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu.

Ancaman pembekuan anggaran KPK dan Polri dilontarkan oleh Anggota pansus hak angket KPK Misbakhun. Misbakhun mengusulkan agar DPR memboikot pembahasan anggaran KPK dan Polri. Misbakhun menilai KPK dan Polri tidak menghormati DPR terkait menghadirkan Miryam ke Pansus Angket KPK. Menurut Misbakhun, pembekuan anggaran Polri dan KPK telah dibicarakan di panitia angket dan mayoritas anggota panitia yang terdiri atas 23 orang menyetujuinya.[san]