Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014 mengeluhkan kegagalan demi kegagalan capaian BUMN dibawah menteri Rini Soemarno.
Pengangkatan direktur, dan komisaris BUMN yang hanya didasarkan pada kedekatan aliran politik, bukan karena profesional merupakan kesalahan besar yang masih didiamkan sampai hari ini.
Seperti diberitakan berbagai media baru-baru ini, 26 perusahaan dibawah bendera BUMN merugi pada kuartal I-2017, yang mencapai Rp 3,4 triliun. Padahal sebelumnya, Kementerian BUMN menargetkan keuntungan atau laba yang berhasil dibukukan BUMN pada 2017 sebesar Rp205 triliun. Dengan kata lain, perolehan meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp164 triliun di tahun 2017.
Kerugian diawal tahun 2017 itu menurut Kepala Devisi Advokasi JNIB, Harli Muin akibat dari ketidakmampuan Menteri BUMN mengelola aset stretegis negara.
"Ali-alih mengutungkan rakyat, malah membebani warga negara," ketus Harli melalui siaran pers kepada redaksi, Kamis (22/6).
Kegagalan ini tambah Harli bukan merupakan faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari pengangkatan pengelola BUMN yang bermasalah. Padahal dalam UU No.3 tahun 2003 pengelolaan dan pengawasan internal dan eksternal BUMN dilakukan secara profesional.
Misalnya, laporan Ombudsman RI 2017, menemukan 541 pengakatan komisaris bermsalah dari 144 BUMN, mulai dari rangkap jabatan, yang tidak dibolehkan dalam Pasal 17 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Masalah ini sangat penting karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kerugian negara," pungkasnya.
Kemneterian BUMN tegas Harlin memang tidak mengimplementasikan nawacita. Apalagi membangun akuntabilitas BUMN terhadap warga negara. Hal ini bisa dilihat, sejak perubahan PP No. 72 Tahun 2016 yang menghapuskan peran DPR dalam memindahkan kekayaan negara manjadi kekayaan BUMN, Ketika BUMN yang bersangkutan manjadi Perusahaan swasta. Hal ini bisa climat dari pasal 2A PP No.72 Tahun 2016.
Kasus demi kasus terjadi dalam pengelolan BUMN menunjukkan bahwa pengangkatan direktur BUMN banyak mengecewakan konsumen. Misalnya Direktur PLN menyampaikan jika mau hemat listrik sekalian cabut meterannya. Pernyataan tersebut merupakan bentuk ketidak mampuan direktur PLN mengatasi masalah kenaikan harga listrik.
"Aneh, sudah melukai hari konsumen seperti itu, Kementerian BUMN belum juga memecat direktur PLN. Ada apa?," kata Harlin.
JNIB pun berharap agar Presiden Jokowi turun tangan memerhatikan aset-aset strategis negara agar jangan sampai salah kelola terus menerus yang pada akhirnya merugikan rakyat.
"Salah satu solusi, reshuffle Menteri BUMN Rini Soemarno secepatnya," demikian Harlin.
[san]
