Ombudsman boleh saja mempersoalkan pelibatan TNI dalam mengurus pangan. Namun, bagi Anggota Komisi IV DPR Oo Sutisna dan budayawan Jaya Suprana, pelibatan tersebut masih perlu.
Alasannya, hingga kini, masih banyak mafia pangan yang masih suka mempermainkan dan belum meratanya penyuluh pertanian.
“Peningkatan produksi merupakan tanggung jawab Kementan (Kementerian Pertanian). Kementan ini punya penyuluh yang jadi garda terdepan bersama petani meningkatkan produksi. Cuma, penyuluh ini belum merata hingga akhirnya Kementan melibatkan TNI dalam peningkatan produksi pangan. Jadi, pelibatan ini masih diperlukan," kata Oo Sutisna, Kamis (22/6).
Politisi Gerindra ini mengakui, banyak pihak yang kaget dengan kebijakan Kementan tersebut.‎ Namun, dia menegaskan, kebijakan ini sudah melalui diskusi dan kajian panjang di Komisi IV. Terlebih, pelibatan TNI di pertanian bukan hal baru. Kebijakan serupa pernah dilakukan di zaman Presiden Soeharto dan berhasil.
“Di zaman Pak Harto, kita pernah kesulitan pangan. Kemudian diputuskan semua cawe-cawe. Camat, lurah, sampai Babinsa turun tangan menyukseskan peningkatan produksi. Akhirnya, hanya beberapa tahun, kita bisa swasembada pangan. Kita juga dapat penghargaan dari lembaga pangan dunia, FAO," tuturnya.
Atas dasar itu, kata dia, TNI dilibatkan dalam berbagai kebijakan Kementan mulai dari perbaikan irigasi, pengawalan distribusi pupuk, sampai cetak sawah baru.
"Jadi, TNI ini dilibatkan karena banyak masalah di pertanian. Jangan dikira pembangunan atau rehabilitasi irigasi itu tidak ada mafianya. Di Cirebon dan Indramayu, itu bisa selesai karena TNI,†ucapnya.
Oo memahami, pelibatan TNI dalam dunia pertanian itu tidak bisa selamanya. Dia pun menginginkan, pelibatan itu hanya sementara. Untuk selanjutnya, peran-peran tersebut harus dilakukan oleh para penyuluh pertanian sepenuhnya.
‎Sejauh ini, lanjutnya, pelibatan TNI tersebut tidak bermasalah. Sebab, pelibatan tersebut masih dalam rambu-rambu koridor yang ada antara Kementan dan TNI.
“Justru karena ada TNI, banyak mafia yang disikat. Termasuk penimbun, impor-impor ilegal, dan penguasaan hutan secara ilegal," tandasnya.
Jaya Suprana satu suara dengan Oo. ‎Pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI) ini mendukung semangat swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk pelibatan TNI untuk membantu Kementan dalam mencetak sawah dan kegiatan pertanian lain.
Menurut Jaya Suprana, pelibatan TNI ini sesuai dengan pesan Panglima Besar Soedirman.
“Kebetulan saya mewarisi kisah dari mahaguru kebangsaan saya, mantan Menko Kesra Soepardjo Roestam, yang pernah menjadi ajudan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Kata beliau, Pak Dirman (Soedirman) dalam bergerilya senantiasa wanti-wanti kepada para serdadu TNI jangan sampai pernah mengorbankan rakyat, sesuai falsafah bahwa rakyat adalah ibu kandung TNI, yang melandasi semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat," jelas dia.
Kata dia, kegaduhan soal pelibatan TNI dalam program pangan yang disampaikan pihak Ombudsman sebenarnya tidak perlu terjadi. Menurut dia, harusnya Ombudsman menyampaikan pendapat, kritik, serta koreksi langsung ke Kementan dan TNI. Dia pun berkeyakinan, Kementan dan TNI akan menerima kritikan itu.
Jaya Suprana juga yakin, Kementan dan TNI akan secara terbuka menerima pendapat, kritik, serta koreksi Ombudsman demi menyempurnakan program cetak sawah dan peningkatan potensi swasembada pangan. Apalagi, ketahanan pangan merupakan bagian utama dari perjuangan memperkokoh ketahanan nasional, yang juga merupakan bagian tugas TNI.
“Memang, swasembada pangan tidak didukung oleh para pihak yang merasa kepentingan nafkahnya dirugikan. Namun, insya Allah, semua pihak berkenan menyisihkan kepentingan golongan, lembaga, apalagi pribadi demi bersatu, bergotong-royong, bahu-membahu dalam mendukung perjuangan swasembada pangan bagi rakyat Indonesia,†demikian Jaya.
[san]
