Berita

Carmen Aristegui (kiri)/BBC

Dunia

Pemerintah Meksiko Mata-matai Jurnalis, Pengacara Dan Aktivis?

SELASA, 20 JUNI 2017 | 14:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah wartawan dan aktivis terkemuka di Meksiko telah mengajukan keluhan yang menuduh pemerintah memata-matai mereka dengan cara hacking atau meretas telepon mereka.

Tuduhan tersebut menyusul sebuah laporan di New York Times yang mengatakan bahwa mereka ditargetkan dengan spyware yang dimaksudkan untuk digunakan melawan penjahat dan teroris.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa pesan yang diperiksa oleh analis forensik menunjukkan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk melawan kritikus pemerintah.


wa perangkat lunak, yang dikenal sebagai Pegasus, dijual ke agen federal Meksiko oleh perusahaan Israel NSO Group dengan syarat hanya digunakan untuk menyelidiki penjahat dan teroris.

Perangkat lunak tersebut dapat menyusup ke smartphone dan memantau panggilan, teks dan komunikasi lainnya, kata New York Times. Hal ini juga dapat mengaktifkan mikrofon atau kamera telepon, yang secara efektif mengubah perangkat menjadi bug pribadi.

Tapi bukannya digunakan untuk melacak tersangka penjahat, target tersebut diduga melibatkan wartawan investigasi, aktivis anti-korupsi dan bahkan pengacara.

Sembilan orang kini telah mengajukan tuntutan pidana. Pada sebuah konferensi pers di Mexico City.

Salah seorang wartawan senior, Carmen Aristegui menuduh negara melakukan kegiatan kriminal.

"Agen dari negara Meksiko, jauh dari melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan secara legal, telah menggunakan sumber daya, pajak, uang kita untuk melakukan kejahatan berat," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara pemerintah Meksiko  membantah tuduhan tersebut.

Seorang juru bicara Presiden Enrique Peña Nieto menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa pemerintah melakukan kerja intelijen melawan kejahatan terorganisir dan ancaman terhadap keamanan nasional sesuai dengan undang-undang negara, namun tidak termasuk wartawan atau aktivis.

"Pemerintah secara kategoris menyangkal bahwa salah satu anggotanya melakukan pengawasan atau gangguan dalam komunikasi pembela hak asasi manusia, wartawan, aktivis anti-korupsi atau orang lain tanpa izin pengadilan sebelumnya," kata seorang juru bicara kepada BBC. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya