Berita

Carmen Aristegui (kiri)/BBC

Dunia

Pemerintah Meksiko Mata-matai Jurnalis, Pengacara Dan Aktivis?

SELASA, 20 JUNI 2017 | 14:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah wartawan dan aktivis terkemuka di Meksiko telah mengajukan keluhan yang menuduh pemerintah memata-matai mereka dengan cara hacking atau meretas telepon mereka.

Tuduhan tersebut menyusul sebuah laporan di New York Times yang mengatakan bahwa mereka ditargetkan dengan spyware yang dimaksudkan untuk digunakan melawan penjahat dan teroris.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa pesan yang diperiksa oleh analis forensik menunjukkan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk melawan kritikus pemerintah.


wa perangkat lunak, yang dikenal sebagai Pegasus, dijual ke agen federal Meksiko oleh perusahaan Israel NSO Group dengan syarat hanya digunakan untuk menyelidiki penjahat dan teroris.

Perangkat lunak tersebut dapat menyusup ke smartphone dan memantau panggilan, teks dan komunikasi lainnya, kata New York Times. Hal ini juga dapat mengaktifkan mikrofon atau kamera telepon, yang secara efektif mengubah perangkat menjadi bug pribadi.

Tapi bukannya digunakan untuk melacak tersangka penjahat, target tersebut diduga melibatkan wartawan investigasi, aktivis anti-korupsi dan bahkan pengacara.

Sembilan orang kini telah mengajukan tuntutan pidana. Pada sebuah konferensi pers di Mexico City.

Salah seorang wartawan senior, Carmen Aristegui menuduh negara melakukan kegiatan kriminal.

"Agen dari negara Meksiko, jauh dari melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan secara legal, telah menggunakan sumber daya, pajak, uang kita untuk melakukan kejahatan berat," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara pemerintah Meksiko  membantah tuduhan tersebut.

Seorang juru bicara Presiden Enrique Peña Nieto menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa pemerintah melakukan kerja intelijen melawan kejahatan terorganisir dan ancaman terhadap keamanan nasional sesuai dengan undang-undang negara, namun tidak termasuk wartawan atau aktivis.

"Pemerintah secara kategoris menyangkal bahwa salah satu anggotanya melakukan pengawasan atau gangguan dalam komunikasi pembela hak asasi manusia, wartawan, aktivis anti-korupsi atau orang lain tanpa izin pengadilan sebelumnya," kata seorang juru bicara kepada BBC. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya