Berita

Jokowi/Net

Intelejens, Titik Lemah Rezim Jokowi

SELASA, 20 JUNI 2017 | 06:18 WIB | OLEH: DEREK MANANGKA

SOEHARTO bisa berkuasa selama 32 tahun, itu terjadi antara lain karena tim intelejensnya sangat kuat. Masukan para anggota intelejens yang tersebar dimana-mana, dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Presiden Soeharto.

Tim intelejens rezim Soeharto tidak hanya kuat di bidang militer, melainkan hampir di semua lini. Cara mereka beroperasi tak terdeteksi namun selalu mengintip apa yang berkembang di dalam masyarakat.

Lembaga intelejens rezim Soeharto juga memiliki independensi yang tinggi dan cara beroperasinya tidak tunduk pada sistem komando Soeharto. Presiden dari militer ini, hanya memberi garis besar apa yang harus dikerjakan tapi detail dan pelaksanaannya di lapangan diserahkan kepada petugas yang beroperasi.


Jumlah personalia intelejens rezim Soeharto, juga cukup banyak. Tetapi berapa sebetulnya jumlah mereka, tidak ada yang tahu persis. Selain itu pimpinan mereka tidak berusaha menonjolkan diri atau mau dikenal oleh masyarakat.

Sementara yang menjadi titik lemah pemerintahan Presiden Joko Widodo, justru di bidang intelejens.

Intelejens rezim Joko Widodo, tidak belajar dari pengalaman pemerintahan Soeharto atau rezim Orde Baru.

Sayang sekali, kalau begitu. Sebab sebetulnya tidak semua peninggalan Orde Baru itu jelek atau tidak cocok diteruskan.

Sebaliknya intelejens rezim Jokowi, menunjukkan kualitasnya yang tidak mampu bersaing dengan rezim terdahulu. Soeharto khususnya

“Baru di era Jokowi, seorang Kepala Intelejens wajahnya dikenal luas masyarakat. Bahkan terakhir saya dengar kalau bepergian, seorang kepala intel dikawal oleh lima sampai enam buah mobil. Di daerah bahkan wajah si kepala intel dibuat dalam bentuk baliho, karena sang kepala sedang berkunjung ke daerah itu. Lebih aneh lagi bekas kepala intel ikut-ikutan berpolitik, mendirikan partai politik”.

Kalau melihat kebangkitan Rusia, sebagai negara pecahan bekas Uni Sovyet, kebangkitannya tidak lain karena bekas negara komunis ini menggunakan jaringan dan sistem intelejens secara maksimal.

Kekuatan KGB, sebagai agen rahasia yang tersohor di era Perang Dingin, dihidupkan oleh Presiden Vladimir Putin, yang sejatinya seorang anggota intelejens di era rezim Uni Sovyet.

Dalam persaingan antar negara saat ini, kekuatan dan jaringan intelejens, kembali dimaksimalkan. Kecuali Indonesia.

RRT melakukan operasi intelejen di Indonesia, tidak di bidang militer, tetapi justru di dunia bisnis dan ekonomi.

Intelejens RRT, masuk ke mall-mall mempelajari karakter orang Indonesia yang konsumtif.

Masukan intelejens kemudian digodok di Beijing, ibukotanegara RRT. Kesimpulannya negara itu perlu memproduksi gadget berupa “power bank” untuk setiap handphone. "Power bank" buatan RRT itu membanjiri pasar Indonesia. Konsumen Indonesia ramai-ramai membeli produk RRT.

RRT memasok “power bank” sebanyak mungkin di Indonesia dan ternyata konsumennya memang luar biasa banyak dan besar.

Kembali ke sistem dan jaringan intelejens di era Soeharto.

Ada seorang inelejens bernama Pitut Soeharto. Namanya sangat terkenal dan menjadi legenda yang disegani.

Namun hingga sekarang, bagaimana bentuk wajah seorang Pitut Soeharto, tak ada atau tak banyak yang tahu.

Keberadaannya pun begitu. Banyak versi yang muncul tentang manusia intel yang satu ini.

Di antaranya ada yang menyebut bahwa Pitut Soeharto, sudah meninggal dunia. Dia dikubur di Taman Makam Pahlawan Surabaya. Namun, katanya, makam itu kemudian dibongkar untuk menegaskan nama seorang anggota intelejens Indonesia itu tidak pernah ada di TMP.

Tidak hanya itu semua dokumen yang berkaitan dengan Pitut Soeharto yang masih disimpan oleh keluarganya, dibakar atau dihancurkan.

Moral dari cerita ini meunjukkan, bagi dunia intelejens nama dan popularitas bukanlah tujuan utama.

Sejumlah tokoh intelejens di era rezim Soeharto, pernah muncul di panggung nasional. Seperti Ali Murtopo dan Benny Moerdani. Tapi hal itu terjadi, tak bisa dihindarkan karena berkaitan dengan jabatan resmi mereka di pemerintahan. Ali Murtopo pernah menjadi Menteri Penerangan, sementara Benny Moerdani selaku Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.

Dua figur ini sebelum menduduki jabatan resmi di pemerintahan, dikenal sebagai sosok yang banyak melakukan operasi di bawah tanah bagi penguatan pemerintahan Presiden Soeharto.

Ali Murtopo misalya mendirikan lembaga “think tank” bernama CSIS. Lembaga ini pada satu era pernah menjadi konseptor bagi pembangunan Indonesia untuk jangka panjang. Konsepnya terkenal dengan sebutan “Akselerasi dan Modernisasi Pembagunan Indonesia 25 Tahun”. Berbagai perundang-undangan yang lahir dari godokan pemeritah dan DPR, antara lain bersumber dari konsep lembaga CSIS.

Yang menarik, baik Ali Murtopo maupun Benny Moerdani, tidak berusaha memanfaatkan pengaruh mereka untuk membangun sebuah "Kerajaan Bisnis".

Kalau tokh ada pebinsis dan konglomerat yang mereka berdua besarkan, tetapi entity perusahaan itu tidak ada yang menggunakan nama Ali Murtopo dan Benny Moerdani.

Juga tak ada bukti bahwa mereka menjadi pendiri sebuah perusahaan yang orientasinya murni kepada pencarian keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadi.

Adalah Ali Murtopo sendiri yang juga tampil sebagai penerobos lahirnya mortalitas sistem multi partai.

Kemampauan intelejens Ali Murtopo dalam melobi para pimpinan partai, melahirkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

PPP merupakan gabungan dari semua partai Islam sementara PDI gabungan dari partai nasionalis dan Kristen.

Di era pemerintahan Jokowi, intelejens kelihatannya tidak dianggap sebagai sebuah lembaga ataupun pos yang penting dan strategis.

Salah satu dampaknya, kita banyak kedodoran.

Kepala BIN (Badan Inelejens Negara), seorang Jenderal Polisi. Padahal selama ini polisi tidak dikenal sebagai lembaga yang memiliki reputasi yang bisa dibanggakan di dunia intelejens.

Begitu komentar panjang Kisman Latumakulita, seorang wartawan senior, terhadap artikel “Catatan Tengah” dua hari lalu.

Arikel itu antara lain menyoroti strategi personalia yang digunakan Presiden Soeharto dalam merekrut anggota tim pemerintahannya.

Sesuatu yang “hilang” dalam pemerintahan rezim Jokowi adalah tidak berperannya intelejens. [***]

Penulis adalah wartawan senior

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya