Full Day School Berpeluang Besar Gagal

Program sekolah lima hari atau full day school dianggap tidak dapat terlaksana mulai tahun ajaran 2017/2018. Apalagi, program tersebut belum disosialisasikan kepada seluruh stakeholder, terutama kepala daerah, lintas kementerian, organisasi guru, dan lainnya.

"Saya lihat pemerintah senang sekali membuat masyarakat bingung dengan program pendidikannya yang berubah-ubah. Sepertinya pemerintah kebingungan menentukan arah pendidikan," kata pengamat pendidikan Indra Charismiadji kepada redaksi, Senin (19/6).

Dia menjelaskan, program sekolah lima hari dan 40 jam untuk guru dalam sepekan berpeluang besar gagal, lantaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki sekolah, murid, dan guru sendiri. Yang punya hanyalah pemerintah daerah dan Kementerian Agama.

"Bagaimana bisa jalan bila banyak kepala daerah yang menolak pemberlakuan Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah dan PP 19/2017 tentang Guru," beber Indra.

Semestinya, Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku induk semang kepala daerah. Sebab, seluruh program pendidikan bisa berjalan baik bila ada niat politik dari kepala daerah.

"Yang bisa memerintahkan sekolah lima hari jalan ya kepala daerah. Yang terjadi di lapangan, gubernur membuat surat edaran kepada wali kota/bupati agar tidak menjalankan program tersebut. Kalau sudah begitu bagaimana bisa jalan programnya," tegas Indra. [wah]