Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10,54 persen pada tahun ini. Di mana, kenaikan lebih rendah bila dibandingkan dengan kenaikan pada yang hanya sebesar 11,19 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menjelaskan, meski cukai rokok tahun ini lebih rendah dibanding 2016, namun pemerintah harus tetap memperhatikan sektor rill pendapatan petani tembakau.
"Kita paham pemerintah mau tingkatkan penerimaan tapi harus lihat kondisi rill juga. Jangan dia naikkan cukai tapi kurangi pegawai, jangan sampai industri tutup, kalau tutup pajak tidak ngalir lagi," bebernya kepada redaksi, Minggu (18/6).
Donny mengatakan, jangan sampai kenaikan cukai rokok membuat nasib industri itu di Indonesia mengalami nasib sama seperti retail Harley Davidson yang sempat absen selama 10 bulan akibat pajak melambung tinggi. Apalagi, saat ini dunia internasional tengah gencar mengkampanyekan masalah kesehatan yang dikhawatirkan berimbas pada pengurangan konsumsi komoditas tembakau.
"Ini harus menjadi perhatian juga oleh pemerintah," ujarnya.
Untuk itu, Donny berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat agar industri-industri tembakau di Indonesia dapat terlindungi.
"PNBP juga harus dimaksimalkan, karena belum banyak digali, negara lain bahkan PNBP-nya sudah lebihi pajak formal. Jangan sampai aturannya tumpang tindih kemudian menabrak undang-undang lain," pungkas politisi Partai Nasdem tersebut.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyatakan kekecewaan atas keputusan Kementerian Keuangan yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 10,54 persen. Pasalnya, kenaikan berbeda dengan yang mereka usulkan kepada pemerintah, di mana angka yang diusulkan hanya setara inflasi atau maksimal 5-6 persen saja.
Kenaikan cukai dipastikan bakal meningkatkan kerugian petani tembakau dan pengusaha rokok di tahun 2017. Selain volume penjualan akan berkurang, serapan tembakau yang dipanen petani oleh industri juga akan turun.
[wah]
