Berita

Hukum

Mahasiswa: Pemberantasan Terorisme Oleh Aparat Harus Didukung

MINGGU, 18 JUNI 2017 | 13:57 WIB | LAPORAN:

Kinerja aparat keamanan dan intelijen dalam melakukan pemberantasan terorisme mendapatkan dukungan dari Sentral Kajian Strategi (SKS) Mahasiswa.

Presidium SKS Mahasiswa Chairullah menjelaskan, dukungan diberikan di tengah munculnya wacana yang menilai negatif kinerja lembaga intelijen.

"Tidak ada satu negara pun yang bisa memprediksi kapan dan di mana teror itu terjadi," ujarnya dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Minggu (18/6).


Oleh karena itu, ada kesadaran dan kesepakatan didunia bahwa terorisme sudah menjadi kejahatan transnasional yang perlu kebersamaan dalam pemberantasannya.

Di indonesia, sudah kesekian kali terjadi peristiwa teror, meski penindakan aparat keamanan dan intelijen telah dilakuka  secara maksimal.

"Artinya, tanggung jawab pemberantasan terorisme tidak hanya oleh aparat keamanan dan intelijen semata, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, masyarakat termasuk mahasiswa," cetus mahasiswa UBK tersebut.

Oleh karena itu, kejadian bom kampung Melayu tidak serta merta diarahkan kepada kepala BIN sebagai pihak yang patut dipersalahkan.

"Yang harus dilakukan mahasiswa adalah memberi dukungan kepada aparat keamanan dan intelijen untuk memberantas terorisme.  Dukungan yang paling mudah adalah tidak saling menyalahkan aparat keamanan dalam melakukan pemberantasan terorisme," tambah Chairullah.

SKS Mahasiswa juga menyerukan kepada masyarakat untuk mendukung upaya aparat keamanan dan intelijen dalam pemberantasan terorisme. Kemudian tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan aparat keamanan dan intelijen sehingga kelompok teroris merasa mendapat dukungan.

"Dan terakhir, mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU  Terorisme yang saat ini tidak menunjukkan tanda-tamda penyelesaian di DPR. Jika ketua Pansus Terorsisme dinilai sebagai penghambat, sebaiknya diganti saja untuk kebaikan bersama," pungkas Chairullah. [wah]  

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya