Pemerintah Yaman yang didukung oleh Saudi mengatakan pada hari Sabtu (17/6) bahwa pihaknya menyetujui sebuah rencana dua titik yang diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meredakan penderitaan dalam perang saudara di negara tersebut.
Pada hari Kamis, Dewan Keamanan PBB mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk menyetujui sebuah rencana yang diperantarai PBB untuk menjaga pelabuhan Hodeidah yang dikuasai Houthi dari pertempuran dan untuk melanjutkan pembayaran gaji pemerintah.
PBB telah mengusulkan bahwa Hodeidah, sebuah titik pengiriman bantuan vital di Laut Merah dimana sekitar 80 persen impor makanan Yaman tiba, harus diserahkan ke sebuah partai netral.
Dewan Keamanan PBB memperingatkan bahwa koalisi yang dipimpinArab untuk memerangi Houthi, melawan upaya untuk memperpanjang perang ke pelabuhan.
Menteri Luar Negeri Yaman Abdel-Malek al-Meklafi mengatakan dalam sebuah tweet, pemerintahnya memperbarui penerimaannya atas proposal yang pertama kali dibuat oleh Utusan PBB Yaman Ismail Ould Cheikh Ahmed pada bulan Mei.
Namun gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran tetap skeptis.
Juru bicara Houthi mengatakan Dewan Keamanan melalui pernyataannya mendorong aliansi pimpinan-Arab Saudi untuk melanjutkan pemogokannya dan mereka memberi hak untuk menanggapi agresi apapun.
"Kami menegaskan kembali bahwa tentara dan komite lokal memiliki semua hak dan legalitas untuk menanggapi aliansi tersebut," sebuah pernyataan oleh juru bicara Mohammed Abdelsalam mengatakan seperti dimuat
Reuters.
Yaman telah terkoyak oleh lebih dari dua tahun perang saudara yang membahayakan kelompok Houthi terhadap pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang didukung oleh aliansi yang dipimpin Saudi. Lebih dari 10.000 orang tewas dalam konflik dan kelaparan meluas.
Koalisi pimpinan Saudi telah menuduh Huthi menggunakan Hodeidah untuk menyelundupkan senjata dan amunisi dan meminta pemantau U.N. untuk diposkan di sana. Gerakan Houthi membantah tuduhan tersebut.
[mel]
