Permintaan Rekonsiliasi Alumni 212 Sengaja Ditahan Wiranto Agar Tidak Sampai Ke Presiden

Ketua Presidium Alumni Aksi 212, Ansufri Idrus Sambo menduga, ada upaya dari pembantu presiden untuk tidak membawa permintaan rekonsiliasi damai terhadap kasus yang menyeret ulama dan aktivis.

Padahal, menurut Sambo, permintaan, rekonsiliasi damai sudah seringkali disampaikan pihaknya melalui Komnas Ham. Terlebih, Komnas HAM telah memberikan permintaan tersebut kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Kemenkopolhukam) Wiranto.

Hal ini jugalah yang mendorong pihaknya kembali mendatangi kantor Komnas HAM untuk meminta lembaga tersebut langsung menemui Presiden Joko Widodo. Sebab, hingga saat ini permintaan rekonsiliasi dan menghentikan sejumlah kasus yang menyeret ulama dan aktivis belum mendapat respons.

"Kami minta hari ini Komnas HAM langsung menghadap kepada presiden supaya ketemu. Kita ingin tahu pendapat presiden terhadap hal ini sebenarnya apa sih, terhadap kriminalisasi ini, apa pendapat presiden," ujar Sambo saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Lebih jauh, Sambo menduga Wiranto sengaja menahan permintaan rekonsiliasi dari pihaknya melalui Komnas HAM kepada presiden lantaran telah membuat ulama dan aktivis dikriminalisasi. Dugaan ini akan mendapat jawaban jika Komnas HAM bertemu langsung dengan Presiden.

Menurutnya jika upaya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis merupakan permainan para pembantu presiden, maka harus ada tindakan tegas kepada Kapolri, Kepala BIN dan Menkopolhukam.

"Kalau memang ini cuma sampai bawahan presiden yang salah, berarti kita tuntut bawahannya. Tapi kalau ini merupakan kebijakan presiden yg seoerti itu, bahwa kriminalisasi itu memang atas pengetahuan dan persetujuan presiden. ini berarti rezim ini sudah zalim kepada umat. Jika memang sudah berhadap-hadapan dengan umat, kita akan mengambil tindakan hukum dan politik yang konstitusional dan damai," demikian Sambo. [san]