Seharusnya kasus atau tuntutan hukum terhadap Buni Yani gugur setelah Basuki T. Purnama dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjaran oleh majelis hakim PN Jakarta Utara terkait kasus penistaan agama.
Apalagi, saat ini vonis untuk Ahok tersebut telah sudah berkuatan hukum tetap karena tidak ada banding.
"Atas jatuhnya vonis itu, tuntutan terhadap Buni Yani secara otomatis seharusnya gugur. Sebab terbukti Buni Yani tidak merekayasa pidato Ahok sebagaimana yang diunggahnya di akun sosmed miliknya tersebut," ujar Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma, pagi ini.
Atas fakta itulah mengapa Lieus bersedia memberi dukungan moral pada Buni Yani. Dia menghadiri sidang perdana kasus dugaan ujaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Selasa kemarin (13/6).
"Sebab saya yakin Buni Yani tidak bersalah. Dia hanya mengunggah apa yang sudah beredar di media sosial. Bagi saya Buni Yani cuma rakyat kecil yang dijadikan tumbal demi mendukung Ahok," kata Lieus.
Apalagi, kata Lieus, pokok persoalan yang dijeratkan pada Buni Yani hanyalah pada kata “pakai†yang sesungguhnya sangat tidak prinsip.
"Sebab, ada atau tidak kata 'pakai' itu, Ahok seperti amar putusan yang dibacakan majelis Hakim PN Jakarta Utara, telah terbukti menistakan Al Qur’an dalam pidatonya di kepulauan seribu itu,†kata Lieus.
Karena keyakinan itu pula Lieus tak keberatan harus bolak balik Jakarta Bandung untuk bisa menghadiri sidang Buni Yani.
"Saya tahu rasanya dizolimi. Oleh karena itulah saya memberi dukungan moral pada Buni Yani. Saya berharap dia tetap kuat dan tabah menghadapi semua cobaan ini," demikian Lieus.
Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian karena mengunggah potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Dia didakwa melakukan pelanggaran UU ITE No. 11/2008. Ia dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 32 ayat 1 UU No. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan diancam hukuman enam tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar.
[zul]
