Berita

Kader IMM/net

Politik

Desak Ungkap Kasus Korupsi Besar, IMM Akan Datangi Pansus Angket KPK

SENIN, 12 JUNI 2017 | 20:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memberikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh DPR RI membentuk hak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi menilai bahwa hak angket itu merupakan hak pokok DPR segabai lembaga legistlatif dan jangan di anggap sebagai alat untuk melemahkan KPK.

"Kalau memang itu cacat hukum dan sebagainya perlu kajian yang komprehensif, yang dilihat hanya dari satu sisi, yaitu hukum Tata Negaranya, sementara hal-hal lain kita lupakan," kata Taufan kepada redaksi, Senin (12/6).


Taufan menambahkan pembentukan angket itu sudah memang harus segera terealisasi. Anggapan melemahkan KPK dan upaya melindungi koruptor dengan terbentuknya angket harus dikesampingkan.

"Sekarang ini yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mengawal Pansus ini, bukan malah justru kita melawanya. Supaya persoalan dan anggapan miring yang dialamatkan ke KPK terang benderang masalahnya. Pansus angket KPK juga perlu diawasi agar tidak disalahgunakan kewenangannya," kata Taufan.

IMM kata Taufan mendukung penuh adanya angket karena resah dengan kasus-kasus besar, yang sampai hari ini masih tanda tanya.

"Sampai hari inikan kasus-kasus besar itu belum tersentuh, bahkan banyak tersangka yang berkeliaran bebas. pansus Angket ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa KPK itu bersih dan kuat, bukan justru dinilai sebaliknya," ungkap Taufan.

Taufan pun berharap semua bisa melihat kondisi akhir-akhir ini dengan mata terbuka, hati yang bersih dan pikiran yang jernih.

"Buka mata kita dengan BLBI, Century, E-KTP, Reklamasi, Sumber Waras, KPK dimana?," pungkas Taufan.

Atas dasar itulah, kader IMM akan mendatangi gedung DPR di Senayang, Jakarta, Selasa (13/6) besok.

"Besok kami akan datang ke DPR menyampaikan pandangan-pandangan hukum kami dan harapan-harapan kami terhadap pansus angket KPK," demikian Taufan.[san]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya