Berita

Theresa May/Net

Dunia

Ribuan Warga Inggris Teken Petisi Minta PM May Mundur

SABTU, 10 JUNI 2017 | 15:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah warga Inggris menandatangani sebuah petisi terhadap keputusan Perdana Menteri Theresa May untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai Persatuan Demokratik (DUP) di Irlandia Utara menyusul kerugian partainya dalam pemilihan umum.

Dalam petisi yang per akhir pekan ini telah ditandatangani oleh 300 ribu warga Inggris itu mendesak May untuk mundur setelah ia kehilangan mayoritas di parlemen.

Menurut hasil pemilihan umum yang diadakan pada hari Kamis (8/6), konservatif memenangkan 318 kursi di House of Commons yang memiliki kapasitas 650 anggota dan Partai Buruh oposisi utama yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn meraih 262 kursi.


Partai May berada di urutan pendek dari 326 yang dibutuhkan untuk mayoritas secara langsung dan cukup turun dari 330 kursi yang ada sebelum pemilihan.

Setelah kehilangan mayoritas parlemen, May mengatakan bahwa dia akan berusaha membentuk pemerintah minoritas dengan kesepakatan "kepercayaan dan penawaran" dengan DUP tersebut.

DUP kontroversial di Inggris karena pendiriannya mengenai aborsi, perubahan iklim dan juga dugaan adanya hubungan dengan militan serikat pekerja.

Kemitraan antara Konservatif dan DUP dapat berpotensi mengganggu kestabilan proses perdamaian di Irlandia Utara karena DUP didukung oleh Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA), sebuah kelompok paramiliter nasionalis yang kejam.

UDA mendukung DUP dalam pemilihan ini dengan mengeluarkan sebuah pernyataan untuk mendukung kandidat Belfast Belfast, Emma Little Pengelly, sangat mendesak orang untuk mendukungnya.

"Sekarang 2017, paramiliter seharusnya tidak ada, apalagi memberikan dukungan suara dari kandidat politik," kata mantan Menteri Kehakiman Irlandia Utara David Ford.

Koalisi Konservatif dan DUP memiliki lebih banyak implikasi yang mengkhawatirkan untuk proses perdamaian antara partai Katolik dan Protestan.

Mantan juru bicara Partai Buruh Alastair Campbell, mengatakan bahwa May mengancam proses perdamaian dengan mengamankan sebuah aliansi dengan salah satu pihak yang seharusnya diperantarai oleh pemerintah Inggris.

"Dia menganggapnya beresiko dengan kesepakatan yang tidak menyenangkan dan berbahaya," katanya seperti dimuat Press TV. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Netanyahu Sebut Perang dengan Iran Belum Usai

Senin, 11 Mei 2026 | 08:20

OJK: Bank Bebas Tentukan Strategi Kredit, Program Pemerintah Hanya Potensi Bisnis

Senin, 11 Mei 2026 | 08:09

Harga Emas Langsung Tergelincir Usai Trump Tolak Tawaran Iran

Senin, 11 Mei 2026 | 07:50

Respons Iran soal Proposal AS Picu Kemarahan Trump

Senin, 11 Mei 2026 | 07:40

Sudah Saatnya Indonesia Berhenti dari Ketergantungan Energi Luar Negeri

Senin, 11 Mei 2026 | 07:27

Pasar Properti Indonesia Menyentuh Titik Jenuh

Senin, 11 Mei 2026 | 07:09

Optimalkan Minyak Jelantah

Senin, 11 Mei 2026 | 06:40

Geoffrey Till: Kekuatan Laut Bukan Sekadar soal Senjata

Senin, 11 Mei 2026 | 06:10

Delegasi Jepang Sambangi Fasilitas BLP Bahas Masa Depan Logistik

Senin, 11 Mei 2026 | 05:59

Ngobrol dengan Nelayan

Senin, 11 Mei 2026 | 05:40

Selengkapnya