Berita

Theresa May/Net

Dunia

Ribuan Warga Inggris Teken Petisi Minta PM May Mundur

SABTU, 10 JUNI 2017 | 15:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah warga Inggris menandatangani sebuah petisi terhadap keputusan Perdana Menteri Theresa May untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai Persatuan Demokratik (DUP) di Irlandia Utara menyusul kerugian partainya dalam pemilihan umum.

Dalam petisi yang per akhir pekan ini telah ditandatangani oleh 300 ribu warga Inggris itu mendesak May untuk mundur setelah ia kehilangan mayoritas di parlemen.

Menurut hasil pemilihan umum yang diadakan pada hari Kamis (8/6), konservatif memenangkan 318 kursi di House of Commons yang memiliki kapasitas 650 anggota dan Partai Buruh oposisi utama yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn meraih 262 kursi.


Partai May berada di urutan pendek dari 326 yang dibutuhkan untuk mayoritas secara langsung dan cukup turun dari 330 kursi yang ada sebelum pemilihan.

Setelah kehilangan mayoritas parlemen, May mengatakan bahwa dia akan berusaha membentuk pemerintah minoritas dengan kesepakatan "kepercayaan dan penawaran" dengan DUP tersebut.

DUP kontroversial di Inggris karena pendiriannya mengenai aborsi, perubahan iklim dan juga dugaan adanya hubungan dengan militan serikat pekerja.

Kemitraan antara Konservatif dan DUP dapat berpotensi mengganggu kestabilan proses perdamaian di Irlandia Utara karena DUP didukung oleh Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA), sebuah kelompok paramiliter nasionalis yang kejam.

UDA mendukung DUP dalam pemilihan ini dengan mengeluarkan sebuah pernyataan untuk mendukung kandidat Belfast Belfast, Emma Little Pengelly, sangat mendesak orang untuk mendukungnya.

"Sekarang 2017, paramiliter seharusnya tidak ada, apalagi memberikan dukungan suara dari kandidat politik," kata mantan Menteri Kehakiman Irlandia Utara David Ford.

Koalisi Konservatif dan DUP memiliki lebih banyak implikasi yang mengkhawatirkan untuk proses perdamaian antara partai Katolik dan Protestan.

Mantan juru bicara Partai Buruh Alastair Campbell, mengatakan bahwa May mengancam proses perdamaian dengan mengamankan sebuah aliansi dengan salah satu pihak yang seharusnya diperantarai oleh pemerintah Inggris.

"Dia menganggapnya beresiko dengan kesepakatan yang tidak menyenangkan dan berbahaya," katanya seperti dimuat Press TV. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya