Berita

Theresa May/Net

Dunia

Ribuan Warga Inggris Teken Petisi Minta PM May Mundur

SABTU, 10 JUNI 2017 | 15:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sejumlah warga Inggris menandatangani sebuah petisi terhadap keputusan Perdana Menteri Theresa May untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai Persatuan Demokratik (DUP) di Irlandia Utara menyusul kerugian partainya dalam pemilihan umum.

Dalam petisi yang per akhir pekan ini telah ditandatangani oleh 300 ribu warga Inggris itu mendesak May untuk mundur setelah ia kehilangan mayoritas di parlemen.

Menurut hasil pemilihan umum yang diadakan pada hari Kamis (8/6), konservatif memenangkan 318 kursi di House of Commons yang memiliki kapasitas 650 anggota dan Partai Buruh oposisi utama yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn meraih 262 kursi.


Partai May berada di urutan pendek dari 326 yang dibutuhkan untuk mayoritas secara langsung dan cukup turun dari 330 kursi yang ada sebelum pemilihan.

Setelah kehilangan mayoritas parlemen, May mengatakan bahwa dia akan berusaha membentuk pemerintah minoritas dengan kesepakatan "kepercayaan dan penawaran" dengan DUP tersebut.

DUP kontroversial di Inggris karena pendiriannya mengenai aborsi, perubahan iklim dan juga dugaan adanya hubungan dengan militan serikat pekerja.

Kemitraan antara Konservatif dan DUP dapat berpotensi mengganggu kestabilan proses perdamaian di Irlandia Utara karena DUP didukung oleh Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA), sebuah kelompok paramiliter nasionalis yang kejam.

UDA mendukung DUP dalam pemilihan ini dengan mengeluarkan sebuah pernyataan untuk mendukung kandidat Belfast Belfast, Emma Little Pengelly, sangat mendesak orang untuk mendukungnya.

"Sekarang 2017, paramiliter seharusnya tidak ada, apalagi memberikan dukungan suara dari kandidat politik," kata mantan Menteri Kehakiman Irlandia Utara David Ford.

Koalisi Konservatif dan DUP memiliki lebih banyak implikasi yang mengkhawatirkan untuk proses perdamaian antara partai Katolik dan Protestan.

Mantan juru bicara Partai Buruh Alastair Campbell, mengatakan bahwa May mengancam proses perdamaian dengan mengamankan sebuah aliansi dengan salah satu pihak yang seharusnya diperantarai oleh pemerintah Inggris.

"Dia menganggapnya beresiko dengan kesepakatan yang tidak menyenangkan dan berbahaya," katanya seperti dimuat Press TV. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya