Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui undang-undang yang mengizinkan pengerahan pasukan militer Turki ke Qatar, dalam apa yang telah ditafsirkan sebagai tanda dukungan Ankara terhadap Doha dalam menghadapi upaya oleh negara-negara Arab tertentu untuk mengisolasi Qatar.
Erdogan menyetujui undang-undang tersebut yang berisi mengenai penempatan tentara ke sebuah markas Turki di Qatar dan kerjasama pelatihan militer antara kedua negara pada pekan ini.
Dikabarkan Press TV, parlemen Turki telah mendorong undang-undang tersebut dan meratifikasinya pada hari Rabu, dan persetujuan Erdogan pada akhir hari Kamis menyelesaikan proses legislatif.
Perundang-undangan tersebut tidak menentukan kapan dan berapa banyak tentara yang akan dikerahkan.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maladewa, dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar pada hari Senin, menuduh Doha mendukung terorisme.
Mereka juga menghentikan semua lalu lintas darat, udara, dan laut dengan Qatar, mengusir para diplomatnya, dan memerintahkan warga Qatar untuk pergi.
Turki pada awalnya berusaha untuk tidak memihak dalam perselisihan antara negara-negara Arab namun sedikit demi sedikit beralih ke Qatar. Erdogan kemudian menjelaskan bahwa dia tidak menyetujui pembatasan yang telah diberlakukan di Qatar.
Turki dan Qatar adalah pendukung gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang menentang pemerintah di sana. Presiden Mesir saat ini berkuasa dalam sebuah kudeta yang menggulingkan seorang presiden yang terpilih secara demokratis yang berafiliasi dengan Ikhwan.
Qatar dan Turki juga mendukung militan yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Tapi mereka berdua telah terlibat dalam beberapa bentuk kerjasama dengan Iran dan Rusia dalam upaya tertentu untuk meredakan beberapa penderitaan di Suriah.
Iran dan Turki juga menawarkan untuk menyediakan bahan makanan ke Qatar karena menghadapi penyumbatan rute transit oleh Arab Saudi dan negara kliennya.
[mel]
