Amien Rais 'Ogah' Belajar Dari Kegagalan

KALAU sejarah reformasi Indonesia bisa dikembalikan ke titik dua puluh tahun silam (1997), mestinya setelah Jenderal Soeharto, Presiden berikutnya adalah Dr. Amien Rais.

Dua dekade lalu, doktor politik lulusan Amerika itu merupakan figur sentral yang begitu jernih melihat kelemahan-kelemahan pemerintahan Soeharto.

Dengan latar belakang pendidikan demokrasi liberal, Amien Rais dilihat sebagai seorang demokrat tulen yang sangat paham bagaimana seharusnya Indonesia menjalankan demokrasi sesuai text book.

Dengan baju Islam dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) - ormas Islam baru yang lahir di era Orde Baru, semakin menempatkan Amien Rais, sebagai representasi yang pas dalam negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Di saat Indonesia seperti tersandra oleh politik represif khas militer di negara berkembang, Amin Rais seakan menjadi intelektual sipil yang dari planet lain - datang menyelamatkan Indonesia.

Labelnya sebagai penyelamat otomatis terpatri karena kemampuannya melihat persoalan yag dihadapi Indonesia, cukup jernih dan mewakili penglihatan kaum mayoritas.

Bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sedang didera oleh persoalan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Saat itu, praktis semua kekuatan, termasuk oposisi seperti sudah terduduk lunglai. Tak punya kemampuan untuk bergerak apalagi melawan rezim kuat pimpinan Soeharto.

Sebaliknya Amien Rais muncul sebagai pembakar semangat bagi semua lini untuk bangkit melawan rezim Soeharto.

Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta yang terkenal dengan dosen-dosennya yang pintar dan santun, berubah. Menjadi sarang intelektual yang memendam ketidakpuasan. Berubah menjadi semacam pusat pencucian otak. Berubah menjadi kampus yang memiliki dosen-dosen militan yang siap melawan kekuatan Orde Baru.

Amien Rais, menjadi dosen yang tak kenal letih. Selama kurang lebih satu dekade 1980-1990-an, dari Yogyakarta dia menjadi kritikus nomor satu terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto di Jakarta.

Padahal saat itu Soeharto terkenal sebagai pemimpin nasional yang tak suka dikritik. Orang Jakarta tidak ada yang berani mengeritiknya.

Kepemimpinan Soeharto akhirnya tamat pada 21 Mei 1998 setelah bekuasa sejak Maret 1966. Yang menarik dicatat, walaupun Soeharto berhenti dikarenakan oleh derasnya tekanan dan perlawanan masyarakat madani, ditambah terbelahnya para jenderal yang menjadi pembela utama bagi pemimpin Orde Baru itu, hal ini tidak berarti pengaruh “komporisasi” Amien Rais sebelumnya, tak ada sama sekali.

Namun di sinilah terjadi perubahan secara tak terduga atas pengaruh politik Amien Rais. Dosen ilmu politik itu gagal mengantisipasi perubahan politik Indonesia pasca lengsernya Soeharto.

Dia mungkin merasa, dengan lengsernya Soeharto, kesempatannya menduduki kursi yang ditinggalkan Soeharto, akan bisa dia raih semudah membalikan telapak tangan.

Sebab setelah Soeharto lengser - digantikan BJ Habibie sebagai Presiden yang baru, suara Amien Rais, seperti ditelan angin malam.

Selanjutnya, proses yang terjadi, perlahan tetapi pasti, pengaruh Amien Rais terdegradasi.

Perubahan pengaruh Amien Rais terhadap pergerakan reformasi, bisa dilihat dari perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN). Partai yang dibentuknya setelah Soeharto lengser, dan ikut serta dalam Pemilu Reformasi Juni 1999, tak berhasil meraih suara signifikan.

PAN kalah suara dari PDI-P, pimpinan Megawati Soekarnoputri. Padahal selama kepemimpinan Soeharto, Megawati maupun partainya, nyaris tak pernah melakukan kritik secara terbuka seperti yang dilakukan Amien Rais.

Kekalahan suara ini membuat suara PAN di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) otomatis kalah besar dari PDI-P.

Sehingga ketika MPR-RI yang ketika itu masih berstatus sebagai Lembaga Tertinggi Negara - lembaga yang berwenang melakukan pemilihan pimpinan nasional, akan mengelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Sidang Istimewa pada Oktober 1999, bayangan kekalahan PAN atas PDI-P, sudah di depan mata.

Sebagai antisipasi Amien Rais kemudian membentuk apa yang disebut “Poros Tengah”, yang merupakan gabungan dari kekuatan Islam di MPR-RI. Tujuannya untuk mencegah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden.

Tema yang diusung, dalam Islam, wanita tidak dibolehkan menjadi pemimpin.

“Poros Tengah” sebagai sebuah gagasan dan manuver politik, dari sudut penjegalan Megawati, merupakan ide brilliant.

Tapi kekeliruan “Poros Tengah” terjadi. Strategi Amien Rais keliru. Dia yang berambisi menjadi Presiden, juga harus bisa mencegah BJ Habibie terpilih kembali sebagai Presiden.

Jadi pada saat yang sama Amien Rais mau menggagalkan dua calon Presiden sekaligus. Tapi akibatnya kekuatan Islam di “Poros Tengah” terbelah. Kekuatan ICMI tergerus.

Yang seperti kita ketahui bersama dalam pemilihan oleh 1.000 anggota MPR-RI tersebut yang terpilih Gus Dur. Tokoh NU yang tidak pernahdiperhitungkan, minimal oleh Amien Rais sendiri.

Muncul duet baru pimpinan nasional adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 1999-2004.

Ironis bagi Amien Rais sebagai tokoh reformasi. Karena sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dia berhasil menjadi Ketua MPR-RI.

Secara matematika politik dengan posisi Ketua MPR-RI - Lembaga Tertinggi Negara, kedudukannya di atas posisi Presiden. Sehingga secara logika, dia pantas menjadi Presiden, posisi yang lebih rendah satu tingkat dari Ketua MPR-RI.

Ditambah lagi posisinya sebagai Ketua Umum DPP PAN plus tokoh reformasi, Amien Rais sangat layak dipilih menjadi Presiden.

Tapi ironis, karena cita-citanya menjadi Presiden, akhirya tak terwujud. Dan hal itu bukan disebabkan oleh orang lain, melainkan oleh dirinya sendiri.

Disebut ironis, sebab sebagai Ketua MPR-RI dia justru yang memimpin rapat pleno untuk memilih orang lain sebagai Presiden.

Di tengah berjalannya pemerintahan Gus Dur, Amien kembali bermanuver. MPR-RI di bawah pimpinannya mau melengserkan Presiden dari Nahdlathul Ulama (NU) tersebut.

Agenda Amien Rais, sebagaimana diungkapkan Taufiq Kiemas yang saya tulis dalam buku terbitan Gramedia tahun 2009, mau menggantikan Gus Dur.

Namun Amien Rais kalah cerdik dengan PDI-P yang waktu itu dikomando dari belakang layar oleh Taufiq Kiemas.

Politisi yang kenyang makan garam dari penjara politik di Palembang dan Jakarta, mampu memaksa Amien Ras menjawab “yah”, sewaktu Taufiq menegaskan: “Saya mau mendukung pelengseran Gus Dur, asal yang jadi Presiden Mba Mega”.

Dan Megawati, isteri Taufiq akhirnya yang jadi Presiden sedangkan Amien Rais tetap selaku Ketua MPR-RI.

Semenjak itu, Amien Rais terus mengalami kegagalan menjadi Presiden.

Dan pada saat yang sama, manuver politik Amien Rais, juga mengalami degradasi, kalau tidak mau disebut mendapat kegagalan. Antara lain disebabkan perubahan caranya berpolitik. Apa yang dia lawan di era Orde Baru, dia hidupkan sendiri.

Dalam soal KKN, Amien Rais lebih banyak memilih orang tertentu untuk bisa menempati posisi di PAN.

Mereka yang pernah berjuang dan membesarkan PAN, satu persatu disingkirkan atau tersinggkir. Diganti oleh mereka yang karena faktor kedekatan pribadi.

Landasan rekrutmen bukan lagi terletak pada soal reward dan kepatutan.

Nepotisme ala Orde Baru, dipratekkan.

Masih ingat Faisal Basri. Seorang ekonom dan dosen UI, dalam posisi sebagai Sekjen di DPP PAN. Orang Nomor Dua itu harus bercerai dengan Amien Rais yang saat itu menjabat Orang Nomor Satu PAN.

Tanpa disadarinya, jadilah Pak Amien Rais yang tidak hanya mengembangkan nepotisme jilid baru. Melainkan lebih dari itu - Amien Rais ikut membangun sebuah dinasti di dalam partai politik tersebut.

Disebutnya nama Amien Rais sebagai penerima aliran dana sebanyak Rp. 600,- juta dalam perkara korupsi yang melibatkan Siti Fadilah Supari, eks Menteri Kesehatan di era SBY, tak bisa tidak diartikan publik sebuah KKN. Tak bisa dilepaskan dari unsur dinasti dan nepotisme baru yang dimaksud di atas.

Dan kalau respon di media sosial begitu bergemuruh dengan mengungkit hal yang mirip dengan yang melibatkan namanya di era Menteri Kelautan Rohmin Danuri, hal itu juga harus dipahami.

Bahwa masyarakat melihat Amien Rais sudah bukan lagi tokoh reformasi. Apalagi bicaranya sering gonta-ganti walaupun persoalannya sama.

Dalam kasus Ibu Siti Fadilah, saya tidak melihat, Amien Rais memperlihatkan empatinya. Dia seolah tak peduli walaupun namanya dikaitkan dengan kasus yang mendera eks Menteri Kesehatan itu.

Ia lebih condong berempati ke Sutrisno Bachir, pengusaha yang katanya banyak membantunya.

Derita dan rasa malu Siti Fadilah yang dikurung bersama para kriminal di Rutan Wanita Pondok Bambu, tak membuat emosinya tersentuh.

Untung pula Amien Rais tidak dalam posisi sebagai Presiden RI. Bisa-bisa di mata dia sebagai Presiden, semuanya salah.

Rangkaian kejadian di atas semakin memperlihatkan Rais sebagai politisi gaek, yang agaknya memang tidak mau atau “ogah” belajar dari pengalaman dan kegagalan. What a sadness! [***]

Penulis adalah wartawan senior