Minimnya kredibilitas dan integritas mendorong pejabat negara berbuat curang dengan menyuap BPK untuk mengubah hasil pemeriksaan laporan keuangannya.
Begitupun sebaliknya, kredibilitas dan integritas yang minim juga menggiring pejabat BPK ke arah pragmatisme. Benang kusut ini terjadi bertahun-tahun tanpa ada perubahan yang berarti.
Begitu kata anggota Komisi XI DPR RI Donny Priambodo menanggapi praktik suap dari oknum Kemendes PDTT ke BPK untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sebagai abdi negara seharusnya menyadari kapasitasnya seperti apa. Pegawai negeri sipil harus mempunyai mentalitas yang kuat supaya tidak tergiur, karena kesempatan untuk korupsi akan selalu ada walau hukumnya sudah diperketat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (31/5).
Politisi Nasdem ini mempertanyakan alasan WTP menjadi patokan tunggal terhadap kinerja daerah. Padahal, menurutnya, efektivitas kinerja daerah melalui
key performance indicator lebih penting ketimbang WTP.
Donny menilai, bisa saja suatu lembaha mendapat opini WTP tapi di satu sisi tidak melakukan kewajiban dengan baik ke masyarakat.
"Harusnya ada sebuah penilaian yang menyeluruh alias tidak parsial. WTP ini jangan jadi patokan tunggal, audit performa daerah juga harus juga diukur. Jangan-jangan dapat WTP tapi pelayanan, dan pemenuhan kewajiban pemda terhadap masyarakat kurang baik," pungkas Donny.
[ian]
