Berita

Nusantara

Dikti Harus Libatkan Semua Pihak Dalam Pemberian Akreditasi

RABU, 31 MEI 2017 | 17:04 WIB | LAPORAN:

Banyak perguruan tinggi yang tidak memiliki standar sesuai ketentuan alias abal-abal namun mendapatkan akreditasi dari Ditjen Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi juga banyak yang tidak mengikuti proses pelajaran yang benar, bahkan terkadang tidak memiliki mahasiswa.

"Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ini seperti apa sebenarnya. Kedudukan evaluasi perguruan tinggi sekarang itu ada di mana," kata anggota Komisi X DPR RI Yayuk Sri Rahayuningsih di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (31/5).

Menurutnya, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang kondisinya ibarat pepatah hidup segan mati tak mau.


"Mahasiswanya tidak ada atau sedikit, rasio antara mahasiswa dan dosennya juga tidak tepat tapi terakreditasi B.Seharusnya ini menjadi evaluasi sesuai dengan standar yang dibuat," jelas Yayuk.

Dia menambahkan, dari 4.486 kampus yang terdata, seharusnya dapat menjadi klasifikasi standar atau tumpuan Dikti untuk menilai dan melihat apakah betul sebuah perguruan tinggi layak mendapatkan akreditasi.

"Dalam evaluasi akreditasi itu Dikti bersama BAN-PT, LAM-PT atau juga masyarakat dilibatkan tidak. Jangan tumpang tindih karena standar SNPT itu dibuat bersama-sama stakeholder terkait. Itu juga untuk menepis juga anggapan negatif terhadap Dikti," beber Yayuk.

Untuk itu, Dikti harus memetakan perguruan tinggi mana yang sudah terevaluasi dan yang belum. Harus dilihat juga hasil evaluasi pembinaan seperti apa. Mana yang perguruan tinggi yang harus ditutup dan yang tidak, serta rasio kebutuhan di tiga 34 provinsi yang ada.

"Jangan hanya soal perguruan tinggi di luar Jawa kalah dengan yang di Jawa," imbuh Yayuk. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya