Berita

Ilustrasi/Net

Advertorial

Rehabilitasi 3 Juta Hektar Irigasi Untuk Ketahanan Pangan

MINGGU, 28 MEI 2017 | 09:55 WIB

Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah melakukan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektar dan melakukan rehabilitasi irigasi sebanyak 3 juta hektar.

Pelaksanaannya dilakukan sesuai kewenangan di mana irigasi dengan luas di atas 3 ribu hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), luas irigasi 1.000-3.000 hektar  kewenangan pemerintah provinsi dan di bawah 1.000 hektar ditangani pemerintah kabupaten/kota.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso optimistis pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Dari data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dari 1 juta hektar irigasi baru, yang menjadi tugas Kementerian PUPR yakni 561.173 hektar (56,12 persen), 236.374 hektar (23,64 persen) dilakukan pemprov dan 202.453 hektar (20,25 persen) menjadi tanggung jawab Pemkot/Pemkab.

"Pembangunan irigasi baru yang dilakukan Kementerian PUPR telah tercapai 43,91 persen dari target. Kami akan berusaha keras untuk mencapai target pada 2019 dan optimis bisa tercapai. Sedangkan progres dari Pemprov sebesar 7,05 persen dan Pemkot/Pemkab 8,55 persen. Bila dihitung dari target total 1 juta hektar baru baru tercapai 28,04 persen," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso dalam Diskusi Media, Jumat (26/5) lalu di Jakarta.

Turut hadir mendampingi dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Trisasongko Widianto, dan Direktur Irigasi dan Rawa Mochammad Mazid.  

Sementara untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak, dari target 3 juta hektar, yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR seluas 1,3 juta hektar di mana telah selesai direhab 961 ribu hektar (70,14 persen). Sementara rehabilitasi yang dilakukan pemerintah daerah baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, telah berhasil direhabilitasi 136 ribu hektar atau baru sekitar 8 persen dari target 1,7 juta hektar.[wid/***]

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Pengusaha Kecewa UMP Naik 6,5 Persen, APINDO Peringatkan Risiko PHK

Sabtu, 30 November 2024 | 13:54

Upah Naik Turunkan Kriminal

Sabtu, 30 November 2024 | 13:39

Tiongkok Ancam Ambil Tindakan jika AS Makin Keras Soal Ekspor Chip

Sabtu, 30 November 2024 | 13:37

Pakar Sarankan Pemerintah Prabowo Jalankan 5 Prinsip Ekonomi Hijau Syariah

Sabtu, 30 November 2024 | 13:14

Harga Emas Dunia Jatuh Hingga 2 Persen Selama Sepekan

Sabtu, 30 November 2024 | 13:01

100 Warga Gaza Tewas dalam Tiga Hari Serangan Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 12:42

PPATK: 80 Persen Pemain Judol Transaksi di Bawah Rp100 Ribu

Sabtu, 30 November 2024 | 12:35

BOT: Ekonomi Membaik pada Oktober, Dipicu Sektor Pariwisata dan Ekspor

Sabtu, 30 November 2024 | 12:28

OJK Cabut Izin Usaha Bank BPRS Kota Juang Perseroda Aceh, Gara-gara Ini

Sabtu, 30 November 2024 | 12:19

Ternyata Ini Faktor Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024

Sabtu, 30 November 2024 | 12:06

Selengkapnya