Pemerintahan Perancis yang baru di bawah komando Emmanuel Macron sebagai presiden merupakan tantangan langsung bagi partai-partai yang mapan di Perancis, terutama menjelang pemilu legislatif mendatang.
Pasalnya, Macron menunjuk tokoh konservatif, sosialis dan pendatang baru di dunia politik untuk mengisi pos menteri dalam jajaran kabinetnya.
Macron yang mendirikan partainya sendiri lebih dari setahun yang lalu telah menunjuk Edouard Philippe dari kaum konservatif untuk mengisi pos Perdana Menteri awal minggu ini.
Sementara untuk posisi yang juga tak kalah penting, yakni Menteri Ekonomi, ia menunjuk Bruno Le Maire, seorang pemasar bebas pro-Eropa dari partai Philippion The Republicans (LR).
Kemudian ada Gerard Collomb, bekas walikota dari partai sosialis di Lyon yang merupakan salah satu yang pertama di partainya untuk mendukung Macron, ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri.
Lalu Jean-Yves Le Drian, mantan Menteri Pertahanan Sosialis dan seorang teman dekat mantan Presiden Francois Hollande, ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri untuk Eropa.
"Ini adalah pemerintah Prancis tidak seperti yang lain," kata analis Ifop, Frederic Dabi.
"Itu hanya bisa mengguncang sistem dan mengganggu pihak Republik, khususnya," sambungnya.
Sementara Partai Republik menuduh presiden baru itu mencoba mengacaukan debat politik.
"Tujuan utama dari pemerintahan sementara ini adalah untuk mengaburkan garis dan membingungkan rakyat Prancis dalam kampanye pemilihan parlemen," kata sekretaris jenderal Partai Republik Bernard Accoyer dalam sebuah pernyataan.
Penunjukkan menteri oleh Macron merupakan bagian dari tindakan menyeimbangkan yang rumit usai Macron yang terpilih sebagai presiden pada 7 Mei lalu. Pasalnya, ia merupakan presiden yang terpilih tanpa dukungan partai yang mapan, dia telah menghempaskan loyalitas partai tradisional.
Namun, sejumlah pengamat menilat bahwa langkah Macron tersebut tepat. Karena bila ia memperluas basisnya dengan para menteri Partai Republik dan Sosialis serta menunjuk beberapa partai sentris lainnya, Macron juga dapat meningkatkan risiko perbedaan pendapat di masa depan.
"Mereka mencoba membuat konsensus pemerintah untuk menyelesaikan sesuatu, jadi untuk saat ini saya akan memberi Macron keuntungan dari keraguan," kata manajer dana Clairinvest Ion-Marc Valahu seperti dimuat
Reuters.
[mel]
