Berita

Budi Gunawan/Net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Budi Gunawan: Serangan Ransomware Wannacrypt Ancaman Baru Dan Nyata Proxy War

SELASA, 16 MEI 2017 | 09:01 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Budi Gunawan punya pandangan khusus terkait serangan siber ransomware wannacrypt yang terjadi cukup serempak di banyak negara, termasuk Indonesia. Dia melihat serangan tersebut sebagai bentuk ancaman baru proxy war dan cyber war yang digunakan oleh berbagai pihak untuk melemah­kan suatu negara.

Untuk itu, dia mengimbau, agar instansi-instansi yang bergerak di bidang intelijen dan pengamanan informasi harus segera mengkonsolidasikan diri untuk melakukan mitigasi jika terjadi serangan secara masif. Dengan adanya konsolidasi, koordinasi dan pertukaran cyber intelligence, instansi lain yang belum terkena serangan dapat segera menentukan mitigasi dan tindakan preventif sebelum ter­jadi serangan. Berikut penuturan Jenderal Budi Gunawan;

Sebenarnya sejak kapan virus ransomware wanna­crypt mulai terdeteksi masuk Indonesia?

Beberapa hari yang lalu telah terjadi serangan terhadap sistem informasi rumah sakit Dharmais dan Harapan Kita sehingga me­lumpuhkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, dan dikhawatirkan akan menyerang sistem informasi instansi lainnya dan pengguna komputer secara umum.

Beberapa hari yang lalu telah terjadi serangan terhadap sistem informasi rumah sakit Dharmais dan Harapan Kita sehingga me­lumpuhkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, dan dikhawatirkan akan menyerang sistem informasi instansi lainnya dan pengguna komputer secara umum.

Apakah sejauh ini BIN su­dah mendeteksi dari mana asalnya penyebaran virus tersebut?

Serangan ini berawal dari bo­cornya tool yang digunakan oleh NSA (National Security Agency) yaitu sebuah kode pemrogra­man (exploit) yang meman­faatkan kelemahan sistem dari Microsoft Windows. Exploit ini digunakan sebagai suatu metode untuk menyebarkan secara cepat software perusak yang bernama WannaCry ke seluruh dunia. Group hacker yang menye­barkannya adalah SHADOW BROKER.

Apa motif mereka sehingga melakukan hal demikian?
Motif serangan berubah dari yang dulunya dilakukan oleh negara dengan tingkat kera­hasiaan operasi yang tinggi, menjadi serangan yang dilaku­kan oleh kelompok dengan motif komersial dan merugikan masyarakat banyak.

Jika dilihat dari exploit yang dibocorkan, kita juga harus was­pada terhadap exploit lainnya yang digunakan oleh state atau non state hacker untuk melaku­kan penetrasi ke dalam sistem target yang memiliki kelemahan dan tidak sempat diantisipasi oleh pembuat sistem.

Lantas apa yang mesti kita lakukan untuk menangkal­nya?

Serangan ini menjadi perin­gatan (alert) bagi semua pihak terutama instansi publik yang strategis seperti rumah sakit yang menjadi korban serangan saat ini, untuk meningkatkan kemampuan sistem pengamanan informasi. Serangan seperti ini merupakan bentuk ancaman baru berupa proxy war dan cyber war yang digunakan oleh ber­bagai pihak untuk melemahkan suatu negara.

Negara dan seluruh instansi terkait pengamanan informasi harus mulai mengubah par­adigma sistem pengamanan informasi, dari pengamanan informasi konvensional seperti firewall dan antivirus, menjadi ke arah sistem pengamanan terintegrasi yang memiliki ke­mampuan deteksi serangan secara dini (intelligence system) ke seluruh komponen sistem informasi yang digunakan.

Dari aspek intelijennya apa saja yang harus dilakukan un­tuk menghadapi serangan ini?

Koordinasi dan konsolidasi diantara instansi-instansi yang bergerak di bidang intelijen dan pengamanan informasi mutlak segera dilakukan.

Hal ini untuk mempercepat proses mitigasi jika terjadi se­rangan secara masif. Sehingga jika terjadi serangan cyber pada suatu instansi, maka dengan adanya konsolidasi, koordi­nasi dan pertukaran cyber intel­ligence, instansi lain yang belum terkena serangan dapat segera menentukan mitigasi dan tin­dakan preventif sebelum terjadi serangan. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya