Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tercatat sebagai yang tertinggi di Pulau Jawa, meski trennya cenderung menurun dan lamban. Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah angka ketimpangan Yogyakarta paling tinggi di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik Januari 2017, jumlah penduduk miskin Yogyakarta pada September 2016 mencapai 488,83 ribu jiwa. Angka ini masih dinilai meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni 485,56 ribu jiwa. Sementara, Gini Rasio Yogyakarta pada 2016 tercatat sebesar 0,425 naik dari posisi 0,42 pada Maret 2016 dan September 2015.
Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada Agus Heruanto Hadna menjelaskan, Yogyakarta masih menjadi favorit sebagai daerah tujuan pendidikan. Sedikitnya ada 150 perguruan tinggi, namun selama ini kontribusinya belum benar-benar terlihat. Peran kampus masih perlu untuk ditingkatkan. Untuk itu, sinergitas berbagai pihak masih perlu didorong
"Kami menyebutnya 5K atau kantor, kampung, kampus, kraton, dan konglomerasi. Kita berharap, dengan bersinerginya lima unsur ini, persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bisa diatasi. Terutama saat ini, di mana Yogyakarta sedang mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat," beber Hadna dalam keterangannya, Senin (15/5).
Perubahan sebagai akibat dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan informasi adalah suatu hal yang lumrah. Hadna menyampaikan, masyarakat Yogyakarta saat ini sedang berada pada proses transisi untuk mencari titik keseimbangan. Karakteristik masyarakat yang sebelumnya sangat agraris kini semakin beragam. Bagaimana agar proses pencarian keseimbangan tersebut berjalan dengan baik maka butuh upaya serius dari pemerintah serta peran dunia pendidikan.
Hal senada disampaikan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Studi Kebijakan UGM Prof. Dr. Muhadjir Darwin yang menilai, bahwa permasalahan sosial dan ekonomi berkembang seiring dengan perubahan arah pembangunan di Yogyakarta.
Dia menjelaskan, keberadaan destinasi-destinasi wisata baru baik di Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo misalnya telah mendorong peningkatan peluang kerja dan pendapatan masyarakat. Wilayah-wilayah perdesaan dan pelosok yang semula sama sekali tidak memiliki efek ekonomi menggeliat dan menjadi daerah wisata unggulan di daerah. Sementara itu, di daerah perkotaan juga banyak dibangun hotel-hotel, penginapan, dan apartemen sebagai respons atas meningkatnya kunjungan wistawaan.
"Namun demikian, muncul juga persoalan-persoalan sosial lainnya seperti kemacetan lalu lintas, konflik sosial antar kelompok kepentingan, ketegangan antara investor dengan warga masyarakat. Serta berbagai persoalan lain yang muncul sebagai penanda bahwa masyarakat kita sedang berubah," ujar Muhadjir.
Menanggapi beragam isu perubahan maupun persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Yogyakarta, PSKK UGM menyelenggarakan seminar bertajuk 'Ayo mBangun Jogja' pada Selasa besok (16/5). Seminar rencananya akan dihadiri Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi pembicara utama.
Selain seminar, ada pula peresmian Videotron Population Clock oleh Sri Sultan HB X di halaman depan Gedung Masri Singarimbun, PSKK UGM. Fasilitas videotronik ini menampilkan data tentang jumlah penduduk baik di tingkat global, nasional, maupun lokal, khususnya di Yogyakarta. Untuk tingkat global, data jumlah penduduk bersumber dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedangkan tingkat nasional dan Yogyakarta bersumber dari data BPS. Dengan adanya proyeksi kependudukan pada tahun tertentu, perubahan jumlah penduduk ditransfer oleh sistem videotron ke dalam frekuensi waktu yang lebih pendek.
[wah]
