Berita

Ahok/Net

Nusantara

Saatnya Tuntaskan Dugaan Korupsi Ahok Di Pemprov DKI

MINGGU, 14 MEI 2017 | 16:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dipenjaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa menjadi pintu masuk bagi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan sejumlah korupsi yang menyeret Ahok memimpin Pemprov DKI hingga ke pengadilan.

Terlebih, hingga saat ini ketiga lembaga ini seperti tak berdaya menyentuh Ahok dalam berbagai kasus yang terindikasi korupsi, masih menjadi misteri. Seperti kasus reklamasi, RS Sumber Waras, tanah Cengkareng, pengadaan UPS, taman BMW, kasus bus Transjakarta, serta dana CSR yang dikelola Teman Ahok dan Ahok Center.

Begitu kata Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (Galak) Muslim Arbi melalui pesan elektronik kepada redaksi, Sabtu (14/5). Ia menduga ketiga lembaga tersebut kesulitan menuntaskan kasus-kasus itu karena akan menyeret nama-nama besar politisi di tanah air.


"Kasus Bus Transjakarta dan Sumber Waras, misalnya, jika diusut tuntas akan menyeret nama Presiden Jokowi, sehingga kasus itu pun harus diredam dan ada upaya kuat untuk mempetieskan, atau cukup mangkrak di meja komisioner KPK?" ujarnya seperti diberitakan RMOLJakarta.

Untuk itu, ia menilai dipenjaranya Ahok atas kasus penistaan agama bisa menjadi pintu masuk bagi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus-kasus itu.

Apalagi, Presiden Jokowi juga mengapresiasi penegakkan hukum atas kasus penistaan agama dan meminta agar semua pihak menghormati putusan pengadilan. Dan melalui Menko Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah tidak mengintervensi kasus Ahok.  

"Ini patut di apresiasi. Sekarang tiba saatnya semua kasus dugaan korupsi Ahok diusut tuntas hingga ke pengadilan, sehingga bukan saja kasus penistaan agama, tetapi semua kasus yang menyeret Ahok menjadi terang benderang. Tegakkanlah keadilan meski langit runtuh," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya