Berita

Hukum

Sebar Identitas Pendukung Ahok, Fadli Zon: Menteri Tjahjo Berpotensi Langgar UU ITE

JUMAT, 12 MEI 2017 | 13:33 WIB | LAPORAN:

Pimpinan DPR RI mengkritisi langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebarkan data pribadi Veronica Koman ke group WhatsApp wartawan.

Data pribadi tersebut disebar karena salah satu pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut menilai rezim Jokowi lebih parah dibanding rezim SBY saat berorasi di depan Rutan Cipinang, Selasa malam lalu. Bahkan Tjahjo mengancam mengambil langkah hukum.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai perilaku Tjahjo sungguh tidak bisa dibenarkan. [Baca: Mendagri Ancam Polisikan Veronica]


"Saya juga agak heran ya itu kalau benar dibocorkan. Karena itu kan data pribadi," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jum'at (12/5).

Terlepas dari Tjahjo setuju ataupun tidak dengan orasi Veronica, menurut Fadli, negara demokrasi seperti Indonesia sesungguhnya membebaskan setiap warganya untuk mengeluarkan pendapatnya.

"Tapi tidak boleh kemudian apa yang menjadi pendaparnya itu karena pendapatnya berbeda dengan pemerintah kemudian dibongkar identitasnya, kemudian di share ke publik," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai apa yang dilakukan Tjahjo berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Untuk itu, Fadli mengimbau pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini Veronica, untuk mengkaji adanya potensi dan kemudian melaporkan Tjahjo ke pihak berwajib.

"Tergantung dia (Veronica) lah. Kalau misalnya masalah ini diselesaikan dengan dialog mungkin bisa diselesaikan lah," imbuhnya.

Lebih lanjut menurut dia, Mendagri telah bertindak berlebihan. Pasalnya kebebasan berpendapat di depan umum sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi.

"Tidak boleh dikriminalisasi. Mau dukung Pak Ahok, mau dukung Pak Jokowi, mau mengkritik Pak Jokowi itu kan pendapat. Dijamin oleh konstitusi," ungkapnya.

 Mestinya pasca pilkada, pasca rekonsiliasi, kira mestinya semua pihak  bisa cooling down supaya ada yang kondusif.

"Saya kira saudara Djarot yang sudah dilantik menjadi Plt Gubernur adalah orang yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik setelah Pilkada. Saya yakin Pak Djarot bisa melakukan proses transisi dengan sangat baik, dengan dialog, dengan semua pihak," pungkasnya.[zul]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Ini Lima Kebutuhan Dasar yang Jadi Tantangan Jakarta Versi Fahira Idris

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:21

Dari Modal Rp300 Ribu, IDEacraft Tembus Pasar Jateng Berkat Pemberdayaan BRI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:09

Islam, Sosialisme, dan Keindonesiaan: Jalan Perjuangan Kader SEMMI

Minggu, 21 Juni 2026 | 04:05

Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa Masih Bisa Dilawan

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:41

Harga Pertamax Cs Diprediksi Turun pada Juli 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:10

Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Sambut HUT ke-499

Minggu, 21 Juni 2026 | 03:04

Belanda Buka Asa Lolos 32 Besar Usai Gulung Swedia 5-1

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:28

Kemendikdasmen Ditagih soal Putusan MK terkait Sekolah Swasta Gratis

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:06

Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Untungkan Kubu Jokowi secara Opini

Minggu, 21 Juni 2026 | 02:01

Aliansi BEM Persatuan Indonesia Dukung MBG, Ini Syaratnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 01:34

Selengkapnya