Berita

Ahok/Net

Politik

Invisible Hand Behind Ahok

KAMIS, 11 MEI 2017 | 22:23 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PROF. Jeffrey Winters bilang Mr. Joko adalah presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Megawati sebut dia "petugas partai", si kerempeng. Sungguh saya tidak suka dengan label-label itu. Mr. Joko tetap presiden saya. Sekali pun, I think Mr. Prabowo Subianto is much better off.

Jika presiden lemah, who is the boss?

Ada "invisible government" di dunia. Di Indonesia juga ada. The power that rules behind the curtain. Invisible hand. Shadow govt. John Hylan (Walikota New York) berkata, "The real menace of our Republic is the invisible government, which like a giant octopus sprawls its slimy legs over our cities, states and nation."


Kekuatan tak terlihat ini bergerak bagai hantu. Mengail di cela-cela. Berselancar di atas gelombang politik. Bermain dalam sistem ekonomi fabrikasi. Masyarakat tidak sadar mereka mengontrol negara.

Kata Henry Ford, "It is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for, if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning."

Hantu ini adalah finansial power. Duit, fulus, uang. Money buys everything. Termasuk Lipstick, posisi, media, hukum, politik, bahkan harga diri.

Invisible power ini terasa, sulit dibuktikan. Ngga bisa dilihat. Ekspresinya hanya indikasi.

Ada tangan-tangan hantu dibalik Ahok. Indikatornya terasa di episode kasus Al Maidah 51. Polisi terintimidasi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Proses penyidikan berbelit. Sekali pun, berstatus terdakwa, Ahok bebas berkeliaran. Tetep bisa jadi gubernur. Kekuatan hantu mengubah fungsi JPU menjadi "pembela terdakwa".

Uang para taipan beking Ahok nyata selama proses kampanye. Mobilisasinya gila-gilaan. Sewa lembaga survei. Guyur sembako.

Demikianlah moralitas orang-orang kaya itu. Menurut Frederick Lewis Donaldson, mereka punya "Seven Social Sins". Diantaranya, mereka tajir tanpa keringat, pleasure without conscience, Knowledge tanpa karakter, dagang tanpa moral dan berpolitik tanpa prinsip (Politics without principle).

Setelah Ahok kalah pun, mereka masih pamer. Galang ribuan standing flower. Miliaran rupiah menguap. Jadi sampah percuma. Ngga stop di situ, pasca vonis Ahok, mobilisasi massa dilakukan terus menerus. Hakim dicaci-maki buzzer bayaran. Non legal demand penundaan penahanan dirilis. KTP mau dipulung lagi. Sebagai jaminan. Seorang menteri hukum bisa-bisanya membezoek terpidana.

Hanya kekuatan dasyat yang sanggup mengatur relokasi penahanan Ahok. Dari Rutan Cipinang ke Mako Brimob. Itu ngga main-main. Hanya Ahok yang bisa begitu. Kekuatan jahat itu hasil kolaborasi duit dan politik. Taipan dan pemilik parpol.

Kekuatan jahat itu ingin jaga suhu panas. Ahok jadi alatnya. Berbagai pihak main. Tujuannya masing-masing. Paling ekstrim bikin chaoz. Jokowi bisa jadi korban.

Sekali pun kuat, taipan bukan Tuhan. Baru-baru ini, kita saksikan itu. Ahok tumbang di pilkada dan masuk bui. Uang bukan segalanya. Nelson Mandela mengatakan, "Money won't create success, the freedom to make it will."

Ahok sebagai boneka taipan dan politisi patron tidak akan pernah bisa jadi seperti Nelson Mandela. Sekali pun sama-sama masuk bui. Tapi Mandela tidak pernah menista agama. [***]   

(Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi)

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya