Pemerintah diminta segera membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk pelabuhan. Agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Selain itu, agar industri dalam negeri lebih terlindungi dari produk-produk impor.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pemerintah seharusnya bisa lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar pelabuhan karena digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri. Artinya, ada proses memilah sebelum barang keluar dari pelabuhan.
"Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Meskipun secara regulasi tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi," jelasnya kepada redaksi, Kamis (11/5).
Menurut Adhi, hingga saat ini, industri sektor makanan dan minuman lebih mampu menahan gempuran produk impor. Kalaupun ada impor, nilai dan volumenya sangat kecil. Meski data Badan Pusat Statistik menyebut ada lonjakan barang konsumsi, hal itu tidak berlaku untuk sektor makanan minuman.
"Kalau sektor makanan minuman saya lihat memang tidak ada lonjakan," katanya.
Industri makanan minuman saat ini sudah menjadi tuan di dalam negeri, sehingga tidak khawatir dengan serbuan produk impor. Tak heran, produk impor jadi di sektor makanan minuman pun presentasinya sangat sedikit. Alhasil, jika konsumsi dalam negeri terus naik, didorong pertumbuhan ekonomi membaik maka industri makanan minuman dalam negeri siap memenuhi setiap kenaikan permintaan.
"Industri sangat siap karena makanan minuman ada filter rasa, selera, dan budaya. Sehingga relatif lebih sulit makanan minuman global menyerang masuk. Perkiraan impor makanan minuman jadi sekitar tujuh persen dari total peredaran dalam negeri," jelas Adhi.
Untuk itu, pelaku industri makanan minuman berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan. Sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha, mulai dari regulasi, birokrasi hingga masih besarnya suku bunga.
"Suku bunga, regulasi yang kurang kondusif. Memang ada deregulasi tapi ada juga regulasi baru, misal soal sertifikasi halal, wacana cukai ke industri hingga pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik Polythelen Terephalate (PET), dan lain-lain," beber Adhi.
Dia berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan masukan industri dan bisa bersinergi. Sudah seharusnya pemerintah benar-benar membuktikan keberpihakannya pada industri nasional. Kebijakan impor harus disinergikan dengan dukungan nyata pada industri sebagai sektor penyerap tenaga kerja besar. Impor jangan lagi dimaknai membuka pintu untuk semua barang leluasa masuk.
"Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan menjadkan national interest dan daya saing di pasar global sebagai pedoman," demikian Adhi.
[wah]
