Rokhmat S Labib: Banyak Parpol Yang Anggotanya Korupsi, Kenapa Organisasinya Tak Dipermasalahkan

Pemerintah berencana membubarkan organisasi ke­masyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam waktu dekat ini pemerintah akan menempuh prosedur hukum pembubaran HTI melalui pen­gadilan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan, alasan utama HTI dibubarkan lantaran dinilai dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menanggapi langkah Menko Wiranto, berikut ini penuturan Ketua DPP HTI, Rokhmat S Labib;

Pemerintah berencana membubarkan organisasi yang Anda pimpin?
Tentu menyesalkan, bahkan menolak keras. Karena kita sudah berdakwah puluhan tahun, selama itu tidak ada masalah. Kegiatan kita selalu damai, santun dan tidak melanggar hu­kum, karena yang kita lakukan semata-mata hanya dakwah. Lalu kenapa itu dipersoalkan? Apalagi dalam tudingannya, HTI dibilang tidak berperan aktif dalam pembangunan neg­eri. Nah pertanyaan saya, kalau berdakwah itu baik enggak sih? Dakwah itu kan mengajak orang kepada kebaikan.

Tentu menyesalkan, bahkan menolak keras. Karena kita sudah berdakwah puluhan tahun, selama itu tidak ada masalah. Kegiatan kita selalu damai, santun dan tidak melanggar hu­kum, karena yang kita lakukan semata-mata hanya dakwah. Lalu kenapa itu dipersoalkan? Apalagi dalam tudingannya, HTI dibilang tidak berperan aktif dalam pembangunan neg­eri. Nah pertanyaan saya, kalau berdakwah itu baik enggak sih? Dakwah itu kan mengajak orang kepada kebaikan.

Alasan lain pembubaran HTI juga lantaran dinilai tidak men­gakui Pancasila sebagai dasar negara. Apa benar seperti itu?
Nah itu, mengakui itu, men­gakui apanya? Mengakui fak­tanya. Faktanya adalah yang sekarang diterapkan. Kita tidak hanya mengakui, namun mener­apkan. Kita taat pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Sekarang kalau mau bicara itu, banyak organisasi yang melang­gar hukum.

Maksudnya...
Ya ada (saat) pilkada berujung pada kerusuhan, kenapa kok enggak dipermasalahkan induk organisasinya. Sekarang berapa banyak partai poltik yang ang­gotanya korupsi. Pertanyaan saya itu melanggar hukum atau tidak? Mengapa tidak pernah dipermasalahkan organisasinya. Bahkan seorang anggota parpol mengungkapkan alasan dia korupsi karena uang gajinya itu habis buat organisasi. Itu kan berarti pemicunya organisasi. Nah sekarang mana yang lebih dipercaya? Katanya cinta NKRI, NKRI harga mati, Pancasialis, tapi nyatanya korupsi. Sementara HTI tidak pernah melakukan pelanggaran undang-undang. Sekarang lebih percaya mana kalau seperti itu? Apakah anda masih percaya kalau mereka itu Pancasialis. E-KTP berapa triliun itu (yang dikorup) baru satu yang terungkap. Kenapa itu enggak dipersoalkan, kenapa mereka enggak disebut anti-Pancasila. HTI enggak pernah ambil satu sen pun uang negara, meras uang orang juga nggak. Kerusuhan ng­gak pernah, demo bersih.

Gagasan HTI yang ingin menerapkan khilafah di Indonesia itulah yang diper­soalkan...
Gagasan kok dipermasalah­kan, lho gagasan mengajak untuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) aja tidak dipenjara. Mengapa mengajak ke LGBT tidak diper­soalkan, giliran kita mengajak melalui pidato dipermasalahkan. Apa syariat itu buruk? Khilafah itu menerapkan syariat Islam. Pertanyaannya syariat Islam itu bahaya atau tidak?

Soalnya ada anggapan ka­lau khilafah diberlakukan di Indonesia maka NKRI akan bubar...
Itu omongan orang yang me­nakut-nakuti. Seperti menakut-nakuti listrik. Saudara-saudara kalau listrik masuk rumah kamu, nanti kesetrum, mati. Kira-kira kamu tolak enggak itu listrik. Lihatlah listrik itu memberikan manfaat yang sangat besar buat manusia.

Lalu apakah Anda melihat pembubaran ini sebagai upaya untuk menghilangkan wacana khilafah yang selama ini di­gaungkan HTI?
Ini upaya untuk menghadang dakwah. Maksudnya, seka­rang ini kan pemerintah banyak masalah. Utangnya banyak, listrik dinaikan, BBMnaikan, Freeport dibiarkan. Pertanyaan saya, sekarang siapa yang pal­ing sering mendemo kebijakan pemerintah yang dinilai meny­engsarakan rakyat? Yang men­gaku-aku NKRI itu pada demo nggak? HTI demo nggak? HTI demo. Saya khawatir ini bagian agar pemerintah atau penguasa melakukan kebijakan tanpa ada kritik, tanpa ada koreksi. Kalau sampai itu terjadi, ini akan men­jadi negara fasis.

Bukankah pembubaran Hizbut Tahrir tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak juga di negara lain...
Harus tahu, negara-negara yang membubarkan (Hizbut Tahrir, red) itu seperti apa. Uzbekistan itu negara Islam karimov. Mereka itu negara komunis, mereka memang memusuhi Islam. Tapi meskipun negara lain melarang, kan kegiatannya enggak dilarang, hanya mereka tidak tercantum. Di Belanda jalan, Amerika, Inggris, Australia jalan. Itu yang justru kita persoalkan.

Lantas seharusnya ba­gaimana dong pemerintah bersikap?
Cobalah bersikap konsisten, selama ini kan selalu bilang Indonesia milik kita, kita sendiri yang menentukan, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Lho kenapa urusan begini mengikuti negara lain.

Sebenarnya khilafah itu menjadi tujuan mutlak HTI atau sekadar wacana saja?
Dakwah adalah mengajak. Mengajak saudara-saudara, menerapkan hukum Allah ada­lah kewajiban, marilah kita terapkan. Kalau ada yang nggak mau ya silakan, kita tidak pernah memaksa. Kemudian itu tidak pernah berakibat pada percek­cokan fisik. ***