Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Demokrasi Pancasila

MINGGU, 07 MEI 2017 | 22:45 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

SENIOR kita, Denny JA, merilis ajakan merekonstruksi Demokrasi Pancasila "yang diperbaharui". Dia mengajak kita berpikir soal landasan filosofis bernegara. Sebuah ideal, a system, sebagai "the only game in town."

Baginya, pasca Ahok, ada sesuatu yang memprihatinkan. Sekali pun bagi saya, orang-orang yang berisik soal keberagaman sambil menuding-nuding kelompok Islam merupakan kelompok ahistoris. Mereka mengidap delusi.

Ahok kalah bukan karena SARA. Itu cuma alasan dan alibinya. Raison d'être Ahok tumbang adalah keliru stratak, kalkulasi dan metodologi.


Sejak 98, saya berpikir soal sistem terbaik bagi Indonesia. Semuanya anomali. Akhirnya, saya nyerah. Berhenti memikirkan soal beginian. Perdebatan paling mendasar adalah sistem vs manusia.

Menurut D. Edwards Deming, sistem lebih penting dari manusia. Angka perbandingannya 95:5. Kaum Marxis juga mementingkan sistem. Sedangkan penganut eksistensialis tidak peduli dengan sistem. Manusia jadi pusat segalanya. Bila manusianya baik, maka sistem apa pun akan menghasilkan end result yang baik. Begitu juga sebaliknya.

Saya tidak tau mana yang benar. Segalanya relatif. Sama-sama benar, tergantung situasi dan kondisi partikelir.

Indonesia penuh anomali. Sampe sekarang, saya mengira, adalah sebuah keajaiban Indonesia masih ada. Harry Tjan Silalahi pernah menulis "Indonesia negara bukan-bukan". Bukan negara agama, bukan sekuler, bukan demokrasi, juga bukan negara totaliter. Indonesia juga bukan negara sosialistik, tapi juga bukan kapitalis.

Hanya di Indonesia, empat peradaban hidup berdampingan secara bersamaan: tribal society, agraris, industri dan informasi teknologi.

Eropa hanya punya masyarakat industri dan IT. Botswana, Mozambique, Lesotho dan sebagainya belum masuk negara industri. Masih tribal dan agrarian society.

Selain itu, ada 1300-an suku dengan lingua franca berbeda mendiami 1700 pulau Indonesia. Di samping 186 kerajaan masih eksis sampai sekarang.

Diam-diam, berbagai faksi terlarang hidup berdampingan saat ini. Pengikut Sudisman, Tan Malakaist, Leninis, Maoist, Pecinta Che Guevara, Tan Ling Djiesme, Baperki, Stalinist, Rosa Luxemburg, anarco syndicalist, Trotskyist bergerak di samping marhaenis, wahabi, salafi, syiah, permusi, JI, LDII, kejawen, Jesuit, Freemasonry, Falun Dafa, animisme dinamisme dan ancient alien theorem.

Faktor geografis dan tipologi antroplogis itu masih dibikin rumit dengan adanya berbagai macam aliran pemikiran, agama, mazhab dan sub sekte. Jurang antara si miskin dan kaya mengerikan. Menurut Oxfam, empat orang terkaya memiliki harta setara dengan kekayaan 100 juta penduduk.

Jadi, tidak penting bentuk negara atau sistem apa yang mesti dianut. Masalah kesejahteraan itu esensinya.

Islam sebagai kelompok mayoritas mesti ditempatkan di posisi sentral. Tirani minoritas sesuatu yang absurd. Pluralitas merupakan fakta. Namun fairness tidak berarti porsi sama rata antara mayoritas dan minoritas. Itu sama saja mengistimewakan minoritas. Sebuah ketidakadilan bagi mayoritas.

Lieus Sungkharisma bilang, apalah arti sebuah nama. Serupa dengan William Shakepear yang berkata, "What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet."

Lieus tidak sedang menjadi pujangga. Dia sedang bicara soal politik. Dia tidak keberatan bila Indonesia jadi negara Islam. Malah senang. Baginya, justru minoritas akan lebih terlindungi. Contohnya Malaysia. Setau saya, tidak pernah ada pogrom atau hatze anti cina di sana.

Namun definisi "negara Islam" pun multi-interpretasi. Lebih rumit dari communist state. Antara Soviet Union, PRC, North Korea dan Cuba saja sudah lain. Sekalipun sama-sama masuk communist camp. Benar kata Denny JA, hanya sedikit orang menginginkan negara islam dan liberal-sekuler. Paling-paling Gunawan Muhamad dan Salihara yang nggak keberatan dengan tarian telanjang. Mayoritas orang akan bilang, "That's insane."

Ada kesadaran supra di balik alam bawah sadar manusia Indonesia. Mereka tau, ekstrimitas kiri dan kanan tidak tepat buat Indonesia.

Kubu intoleran hanya ada dalam hayalan segelintir orang. Faktanya, di Indonesia tidak pernah ada perempuan minoritas disiram air dan dipukuli hanya karena dia pakai liontin salib. Justeru di Eropa dan Amerika kerap ditemukan perempuan muslim dibully dan dipukuli di pinggir jalan. Hanya karena dia memakai hijab.

Jadi, menurut saya, Demokrasi Pancasila versi "yang diperbaharui" adalah stop menuding orang lain sebagai kelompok intoleran dan radikal sambil memasang foto Garuda Pancasila sebagai Profile WA. Menuding-nuding orang lain seperti itu justru sebuah penghianatan Pancasila dan demokrasi itu sendiri. [***]

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KOMTAK) 

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya