RMOL. Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mempertanyakan tuduhan makar oleh pemerintah Joko Widodo. Dia melihat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk terjadinya makar. Apalagi, tuduhan makar dialamatkan kepada para aktivis aksi Bela Islam.
"Keadaan ekonomi nasional tidak krisis, kehidupan ekonomi masyarakat relatif stabil walau sedikit agak menurun daya beli masyarakat, serta indeks saham IHSG di bursa terus meroket walau nilai kurs dolar AS juga ikut meroket di level Rp 13000, masa sih keadaan ini bisa memaksa umat Islam untuk makar hingga mau kudeta Pak Joko Widodo," kata dia seperti diberitakan RMOLJakarta.com, Minggu (7/5).
Belajar dari sejarah, sebut Waketum DPP Gerindra ini, Soeharto dilengserkan akibat ekonomi nasional carut marut alias krisis ekonomi. Adapun aksi Bela Islam, katanya, digelar untuk mendesak pemerintah agar menegakkan hukum dan keadilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disangkakan melakukan penistaan agama Islam.
Menurut dia, Presiden Jokowi perlu segera mengklarifikasi informasi makar seperti diumumkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kapolri ngotot bahwa ada dugaan akan terjadi makar dalam aksi Bela Islam, padahal Panglima TNI yang sebenar lebih punya domain politik dan keamanan serta bisa mengambil alih kekuasaan jika ada makar, mengatakan kondisi sebaliknya.
"Nah kalau sudah dua institusi yang punya senjata dan bersentuhan dengan keamanan dan politik bersebrangan pendapat makar, saya rasa Pak Presiden harus segera turun tangan, memanggil keduanya agar masyarakat tidak berpikir yang nggak nggak, atau was was kalau kalau sebenarnya dalam pemerintahan ini ada persaingan antara Kapolri dan Panglima TNI," kata Arief.
Selain itu dia menyarankan Presiden Jokowi juga memanggil Kepala BIN Budi Gunawan. BIN harusnya lebih punya data valid terkait makar ini, tetapi faktanya tidak memperkuat tuduhan makar yang disampaikan Kapolri di saat aksi-aksi Bela Islam yang berkaitan dengan kasus Ahok berlangsung.
[sam]
