Berita

Politik

Pasca Rosi

SABTU, 06 MEI 2017 | 08:56 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

HENDARDI, Imparsial dan Todung memang segaris. Warnanya serupa. Rada-rada kiri. Sama-sama prohok.

Dulu, mereka galak. Pro rakyat. Bela aktivis yang dituduh makar. Sekarang, Djoko Edhi mensinyalir Hendardi adalah orangnya Tito. Masuk akal, setelah Hendardi menurunkan mutunya. Berkomentar asal soal Panglima TNI dan makar.

Jadilah Hendardi masuk kategori komentator abal-abal. Bukan lawyer. Bukan pengamat. Apalagi aktivis. Komprador dan "antek" lebih tepat disematkan ke dada Hendardi.


Aneh ya, Hendardi seolah enggak ikuti berita. Kasus makar 2 Desember tidak terbukti. Malah sebaliknya, Sri Bintang menggugat Tito dan Iwan Bule ke Mahkamah Internasional yang biasa gelar pengadilan genosida dan HAM Berat.

Aksi Bela Islam berkali-kali dirilis. Diikuti jutaan mujahid. Pengumpulan massa termasif sepanjang sejarah Indonesia modern. Rezim Joko tidak rontok. Karena memang, bukan gerakan politik. Apalagi makar.

Panglima Gatot Nurmantyo benar. Saya refresh ingatan Hendardi. Aksi Bela Islam merupakan suara menuntut keadilan hukum. Jangankan rezim, setangkai tanaman di depan Balai Kota pun tidak dirusak.

Aksi Bela Islam, sampai aksi 5 Mei, tidak pernah bersifat ofensif. Kalah beringas dengan seorang Daniel Maukar.

Rabu 9 Maret 1960, sekitar jam 9.00 pagi, Daniel Maukar membombardir Istana Merdeka. Gunakan pesawat tempur Mig-17. Kursi presiden hancur kena bomnya. Maukar divonis hukuman mati. Dia tolak minta maaf kepada Bung Karno. Itu baru makar.

Tapi, Bung Karno malah senang. Vonis mati dicabut. "Aku suka anak ini. Ia masih muda dan punya masa depan," ujar Bung Karno.

Nah, begitu contoh kebesaran jiwa seorang negarawan. Seorang patriot. Benar dikatakan benar. Salah dikatakan salah. Eggak cengeng. Dikit-dikit makar. Dikit-dikit reshuffle dan mutasi.

Komentator freelance dan amatiran, berhentilah merusak Presiden Jokowi. Hentikan bisikan ngaco anda. Stop adu domba antara presiden dengan rakyatnya sendiri. Rakyat masih butuh TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Penulis adalah aktivis Komunitas Tiongha Anti Korupsi (Komtak)

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya