Berita

Ecky Awal Mucharam/Humas FPKS

Bisnis

Legislator PKS: Kenaikan TDL Mengerek Inflasi Lebih Buruk Lagi

JUMAT, 05 MEI 2017 | 17:18 WIB | LAPORAN:

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) saat ini hanya akan membebani masyarakat sekaligus berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Seperti yang selalu terjadi setiap ada kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price), inflasi akan meroket. Ditambah momen menjelang Ramadhan, pemerintah tentunya mengerti bahwa masyarakat sedang banyak mengeluarkan uang," jelas  Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Jumat (5/5).

Menurut dia, di tengah upaya pemerintah mengelola ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, justru dengan akumulasi dari kenaikan belanja masyarakat dan TLD akan mengerek inflasi lebih buruk lagi.


Ecky menerangkan, sejak tiga tahun lalu ekonomi Indonesia bergerak lamban, sehingga pendapatan masyarakat bawah tidak tumbuh tinggi. Pada situasi seperti ini ironisnya, pemerintah secara berkelanjutan menaikkan harga barang-barang yang diaturnya. Padahal barang-barang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Meski pemerintah beralasan bahwa penyesuaian harga TDL untuk golongan terentu saja, namun efek inflasi yang ditimbulkan pengaruhnya tidak dapat dibatasi hanya pada golongan yang TDL-nya dinaikkan," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Tidak hanya sampai disitu, masih kata Ecky, inflasi yang bergerak tajam akan menjadi sinyal negatif bagi sektor pembiayaan, sehingga mendorong mereka menahan penurunan suku bunga. Bahkan, cenderung menaikkannya sebagai kompensasi terhadap penurunan nilai rill dari dana deposan.

Sektor keuangan pun, tegas Ecky, harus melakukan penyesuaian suku bunga ke atas untuk tetap menarik deposan. Sementara para pemilik modal akan mengkalkulasi inflasi untuk menentukan return of investment, baik di investasi portfolio maupun sektor rill. Secara keseluruhan, efeknya akan memperlambat laju ekonomi.

"Saya berharap pemerintah bisa menunda rencana ini (kenaikan TDL) hingga ada momentum ekonomi yang tepat. Kedua, verifikasi data pelanggan yang berhak menerima subsidi juga harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai masyarakat golongan ekonomi lemah kehilangan haknya yang mendasar atas layanan dari negara" tutup Ecky.[wid]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Roy Suryo dan dr. Tifa Dirawat di RS Polri atas Rekomendasi Dokter

Sabtu, 20 Juni 2026 | 08:10

Israel Bom Lebanon Selatan, 16 Tewas di Tengah Sengkarut Gencatan Senjata

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:57

Pemulangan Haji 2026 Tembus 121 Ribu Orang, Ratusan Kloter Sudah Tiba di Tanah Air

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:50

Emas dan Perak Tertekan Dolar AS

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:38

Indonesia Tetap di Jalur Emerging Market, Airlangga Janji Tuntaskan Reformasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:19

STOXX 600 Terkoreksi, Saham Barang Mewah di Zona Merah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:06

Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Harus Aman, Ini Solusinya

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:58

Saat Negara dan Masyarakat Berbenah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:40

Pemerintah RI Diminta Serius Selamatkan ABK Indonesia yang Disandera Perompak Somalia

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:12

Dilema Tuntutan Mahasiswa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:55

Selengkapnya