Berita

Nusantara

Pemprov Papua Minta Dukungan Daerah Genjot Tingkat IPM

KAMIS, 04 MEI 2017 | 21:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pendidikan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing. Atas alasan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berupaya dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda bahkan mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menurunkan angka putus sekolah. Keberhasilan ini bisa dicapai karena Pemprov Papua fokus pada program pendidikan. Salah satunya program pemberian bantuan kepada siswa.

"Sehingga ini dapat menekan angka putus sekolah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (4/5).


Elias menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang saat ini mulai bergerak meningkat meski masih pelan.

"Saya akui bahwa untuk meningkatkan IPM ini butuh waktu 10-20 tahun ke depan. Oleh sebab itu, dengan segala daya yang ada maka kami berkomitmen untuk mengenjotnya," katanya.

Untuk memuluskan upaya ini, lanjutnya, dibutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Ini mengingat akumulasi IPM berasal dari kabupaten dan kota tersebut.

Saat ini, IPM Papua diklaim rendah oleh pemerintah pusat dan hal itu dikarenakan pemerintah pusat lebih melihat angka buta aksara dan harapan lama sekolah. Padahal dari sisi proses belajar mengajar pada umumnya di setiap sekolah di Papua sudah berjalan dengan baik.

"Kami berharap agar ada dukungan dari kepala daerah terhadap peningkatan IPM. Pasalnya jika ada kepedulian maka secara perlahan kabupaten bisa meningkatkan angka IPM. Kalau untuk Papua ada beberapa daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Supiori dimana IPMnya tinggi. Tetapi karena kabupaten lainnya rendah maka IPM Papua rendah dan bertahan di angka 56,25," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya