Berita

Nusantara

Pemprov Papua Minta Dukungan Daerah Genjot Tingkat IPM

KAMIS, 04 MEI 2017 | 21:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pendidikan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing. Atas alasan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berupaya dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda bahkan mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menurunkan angka putus sekolah. Keberhasilan ini bisa dicapai karena Pemprov Papua fokus pada program pendidikan. Salah satunya program pemberian bantuan kepada siswa.

"Sehingga ini dapat menekan angka putus sekolah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (4/5).


Elias menuturkan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang saat ini mulai bergerak meningkat meski masih pelan.

"Saya akui bahwa untuk meningkatkan IPM ini butuh waktu 10-20 tahun ke depan. Oleh sebab itu, dengan segala daya yang ada maka kami berkomitmen untuk mengenjotnya," katanya.

Untuk memuluskan upaya ini, lanjutnya, dibutuhkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota. Ini mengingat akumulasi IPM berasal dari kabupaten dan kota tersebut.

Saat ini, IPM Papua diklaim rendah oleh pemerintah pusat dan hal itu dikarenakan pemerintah pusat lebih melihat angka buta aksara dan harapan lama sekolah. Padahal dari sisi proses belajar mengajar pada umumnya di setiap sekolah di Papua sudah berjalan dengan baik.

"Kami berharap agar ada dukungan dari kepala daerah terhadap peningkatan IPM. Pasalnya jika ada kepedulian maka secara perlahan kabupaten bisa meningkatkan angka IPM. Kalau untuk Papua ada beberapa daerah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Supiori dimana IPMnya tinggi. Tetapi karena kabupaten lainnya rendah maka IPM Papua rendah dan bertahan di angka 56,25," pungkasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya