TGH. M. Zainul Majdi/Pemprov NTB
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH. M. Zainul Majdi menegaskan kerjasama dan kebersamaan dari berbagai unsur pemerintah merupakan kunci keberhasilan membangun NTB selama ini.
Kerjasama itu tercermin dari pelibatan unsur TNI, Polri dan seluruh alat negara untuk menangani permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.
"Tidak berlebihan pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada TNI yang bekerja bersama pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat NTB. Juga bersama Polri dan seluruh alat negara. Bekerja untuk memastikan agar tujuan republik ini dibangun dan didirikan oleh pejuang bangsa, itu terwujud di NTB," ujar Zainul saat ramah tamah bersama Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak dan istri, di Pandopo Gubernur, Rabu (3/5).
Secara khusus, Zainul yang hadir bersama istri, Hj. Erica menyebutkan sengketa 109 hektar lahan yang ada di kawasan KEK Mandalika bisa terselesaikan berkat bantuan TNI, Polri beserta seluruh alat negara.
Gubernur menjelaskan penyelesaian lahan tersebut sebelumnya telah melewati waktu 29 tahun. Berbagai ujian dan tantangan selama rentang waktu tersebut sering ditemui pemerintah daerah.
"Maka kemudian, saya bersama Pak Kaploda, Pak Danrem, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Kabinda, di bawah supervisi Pak Menko Kemaritiman, Pak Luhut Panjaitan, kami bekerja bagaimana menghadirkan solusi. Kita orientasinya solusi dan sekali bekerja," jelas Gubernur di hadapan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Gubernur menilai TNI, Polri telah bekerja sungguh-sungguh untuk membangun NTB, mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Gubernur menceritakan, beberapa hari lalu deputi dari sekretaris kabinet, datang khusus ke NTB untuk memotret pola yang dilakukan di NTB dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pola penyelesaian sengketa di Mandalika ini akan dibakukan dalam bentuk produk hukum untuk kasus-kasus serupa di daerah lain.
:Alhamdulillah, pola NTB akan diadopsi menjadi pola nasional," ucap gubernur yang juga dikenal sebagai ulama.
Di akhir penyampaiannya, Zainul menjelaskan meski pemda dan TNI, Polri terdapat garis terkait batasan fungsi dan kewenangan, namun ketika berbicara isu-isu riil yang ada di tengah masyarakat, maka seharusnya batasan-batasan tersebut tidak lagi relevan untuk dibicarakan.
Prinsipnya adalah, menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat secara bersama-sama dan secepat-sepatnya.
"Sekali lagi, kalau ada potensi masalah, berhentilah kita menyerahkannya pada waktu. Segera kita tangani, kita buat regulasinya," pungkas Gubernur.
Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak meminta Gubernur untuk tidak segan menugaskan anggotanya membantu pemerintah.
"Di tingkat pusat, panglima tertingginya adalah presiden. Saya sampaikan kepada anak-anak Udayana saya, panglima tertinggi di Provinsi adalah gubenur, begitu juga di kabupaten/kota, panglima tertingginya bupati atau walikota," ungkapnya.
Selain itu, Komaruddin menegaskan kehadiran TNI adalah membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Mengingat, NTB merupakan salah satu lumbung pangan nasional, ia meminta seluruh anggotanya bekerja keras membantu Pemda untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut.
"Kalau swasembada itu tidak tercapai, saya perintahkan kepada seluruh perwira, tidur di sawah, khususnya di Nusa Tenggara Barat," tutupnya.
[wid]
